PDI-P desak pemerintah jelaskan agenda kunjungan Prabowo ke Prancis

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
PDI-P desak penjelasan kunjungan Prabowo

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

30.05.2026

PDI-P desak pemerintah jelaskan agenda kunjungan Prabowo ke Prancis — PDI-P soal kunjungan Prabowo

Sorotan terhadap frekuensi lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto meningkat setelah kunjungan ketiganya ke Prancis dalam waktu kurang dari lima bulan. PDI-P menilai pemerintah perlu membuka tujuan, target, dan urgensi diplomatik dari setiap perjalanan karena kunjungan kepala negara membawa mandat resmi negara.

Sorotan

PDI-P mendesak pemerintah terbuka soal tujuan dan target tiga kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis selama 2026, termasuk kunjungan terakhir pada 27 Mei.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai agenda kunjungan perlu dijelaskan secara rinci sebelum keberangkatan agar publik memahami kepentingan negara yang dibawa.
Tiga kunjungan ke Prancis sepanjang 2026 menghasilkan komitmen di bidang pertahanan, ekonomi, pendidikan, dan isu geopolitik, sehingga transparansi dinilai penting untuk akuntabilitas diplomasi Indonesia.

Tuntutan transparansi agenda kunjungan

Seperti diberitakan Kompas.com, PDI-P meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka tujuan dan sasaran dari rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang sudah terjadi tiga kali sepanjang 2026. Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan setiap lawatan presiden ke luar negeri harus memiliki agenda yang ketat, target yang jelas, dan disampaikan kepada publik.

Menurut Andreas, kunjungan kepala negara sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto selalu disertai agenda yang padat dan tujuan yang terukur. Ia menilai penjelasan mengenai agenda perjalanan semestinya sudah disampaikan sebelum presiden berangkat agar media dan masyarakat memahami kepentingan negara yang dibawa dalam lawatan tersebut.

Ia juga menekankan bahwa tugas menjelaskan agenda itu berada pada Kementerian Sekretariat Negara atau juru bicara pemerintah. Menurut dia, keterbukaan diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman publik dan mencegah reaksi negatif terhadap kebijakan maupun perjalanan presiden.

Dampak politik dan konteks hubungan bilateral

Andreas menilai penjelasan pemerintah tidak cukup bila hanya menonjolkan sisi seremonial dari kunjungan presiden. Ia menyebut publik membutuhkan uraian yang lebih substantif mengenai capaian yang ingin diraih dari perjalanan luar negeri, terutama karena presiden bertindak mewakili negara.

Dalam konteks hubungan bilateral, lawatan Prabowo yang dimulai pada 27 Mei 2026 menjadi kunjungan kenegaraan ketiganya ke Prancis tahun ini, setelah kunjungan pada 23 Januari dan 14 April 2026. Rangkaian kunjungan itu disebut menghasilkan sejumlah komitmen di bidang pertahanan, ekonomi, pendidikan, dan isu geopolitik global, sehingga penjelasan yang lebih rinci dinilai penting bagi akuntabilitas publik dan penilaian atas arah diplomasi Indonesia.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kunjungan ketiga Presiden Prabowo ke Prancis pada 26–29 Mei 2026, kami mengulas hasil pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron yang diklaim memperkuat kerja sama bilateral di bidang pertahanan, ekonomi, pendidikan, serta isu geopolitik. Pembahasan saat itu juga menyoroti penguatan kemitraan pertahanan—termasuk kedatangan pesawat tempur Rafale pertama dan rencana latihan bersama Misi Pegasus—serta inisiatif tindak lanjut ekonomi melalui forum bisnis tingkat tinggi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?