Indonesia percepat aksesi OECD dan dorong ratifikasi I-EU CEPA lewat kunjungan Eropa
Pemerintah Indonesia menjadwalkan kunjungan kerja ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3-5 Juni 2026 untuk mempercepat agenda integrasi ekonomi internasional. Lawatan yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga mencakup pengawalan ratifikasi I-EU CEPA di tengah tahapan teknis aksesi Indonesia ke OECD.
Sorotan
- Indonesia memasuki tahap tinjauan teknis aksesi OECD 2024-2026, melibatkan lebih dari 60 pemangku kepentingan, fokus pada reformasi kebijakan strategis.
- Proses aksesi Indonesia mencakup 25 komite OECD, meliputi sektor investasi, perdagangan, fiskal, tata kelola, antikorupsi, dan ekonomi digital, memperluas dampak ke iklim usaha nasional.
- Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama dalam proses aksesi OECD, mendapat antusiasme tinggi anggota OECD serta dukungan kuat ratifikasi I-EU CEPA untuk perluasan kerja sama dagang.
Agenda kunjungan dan tahap aksesi OECD
KOMPAS.com melaporkan, Airlangga memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian pertemuan strategis di Prancis dan Belgia, termasuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris. Kehadiran Indonesia menandai dua tahun perjalanan aksesi sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 dan menyerahkan Initial Memorandum pada 2025.
Saat ini, proses aksesi Indonesia memasuki tahap tinjauan teknis yang dijalankan OECD bersama negara-negara anggotanya. Tahap ini mencakup pengumpulan informasi dan data melalui kuesioner, fact-finding mission, serta penyusunan studi atas kebijakan dan regulasi nasional yang kemudian dibahas di tingkat komite OECD untuk menghasilkan rekomendasi penyempurnaan.
Airlangga, sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan nonpemerintah. Keterlibatan itu mencakup kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.
Dampak bagi kebijakan ekonomi dan posisi regional
Secara keseluruhan, proses aksesi Indonesia mencakup 25 komite OECD yang membahas sektor-sektor seperti investasi, perdagangan, persaingan usaha, kebijakan fiskal, tata kelola pemerintahan, antikorupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Cakupan yang luas itu menempatkan aksesi OECD sebagai agenda reformasi kebijakan yang berpotensi memengaruhi iklim usaha dan standar regulasi nasional.Indonesia juga menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjalani proses aksesi OECD. Menurut keterangan yang dikutip dari laman ekon.go.id, organisasi tersebut mencatat antusiasme negara anggota terhadap pencalonan Indonesia sebagai yang tertinggi dalam sejarah proses aksesi, sementara banyak anggota menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk mendukung kelancaran keanggotaan.
Airlangga mengatakan momentum ini perlu dimanfaatkan agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia. Selain agenda OECD, kunjungan ke Brussels menunjukkan pemerintah tetap menautkan proses reformasi kelembagaan dengan upaya memperluas kerja sama dagang melalui ratifikasi I-EU CEPA.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang ketahanan pangan dan transformasi ekonomi nasional, kami menyoroti penegasan Presiden Prabowo Subianto bahwa strategi transformasi harus sejalan dengan Pancasila agar pertumbuhan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. Kami juga membahas fokus kebijakan pada penguatan kemandirian—mulai dari swasembada pangan, hilirisasi sumber daya alam, hingga penguatan koperasi dan ekonomi desa—serta perlunya akses yang adil bagi petani, nelayan, dan pekerja.
Berita Government Terbaru
- Forex
- Crypto