Indonesia percepat aksesi OECD lewat kunjungan ekonomi ke Prancis dan Belgia
Indonesia menjadwalkan lawatan ekonomi ke Paris dan Brussels pada 3-5 Juni 2026 untuk mendorong proses aksesi ke OECD dan menjaga kelancaran kerja sama dengan Uni Eropa. Agenda ini berlangsung saat proses keanggotaan sudah memasuki tahap tinjauan teknis yang akan menguji kesiapan kebijakan dan regulasi nasional di berbagai sektor.
Sorotan
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi Prancis dan Belgia untuk mempercepat aksesi Indonesia ke OECD, setelah menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 dan akan menyerahkan Dokumen Initial Memorandum pada 2025.
- OECD bersama negara anggotanya menjalankan tinjauan teknis terhadap kebijakan Indonesia, termasuk pengumpulan data, penyusunan studi dan fact-finding mission sebelum memberikan rekomendasi penyempurnaan regulasi.
- Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama dalam proses aksesi OECD dengan cakupan 25 komite, meningkatkan posisi strategis dan hubungan ekonomi Indonesia secara regional dan internasional.
Agenda aksesi dan tahapan teknis
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta pada Selasa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kehadirannya di Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 dan menyerahkan Dokumen Initial Memorandum pada 2025.Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga mengunjungi Prancis dan Belgia untuk mempercepat proses tersebut. Pada tahap saat ini, OECD bersama negara-negara anggotanya menjalankan tinjauan teknis melalui pengumpulan informasi dan data, distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi mengenai kondisi kebijakan dan regulasi nasional Indonesia.
Hasil rangkaian kegiatan itu kemudian menjadi bahan pembahasan di tingkat Komite OECD. Dari proses tersebut, Indonesia akan menerima rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan dan regulasi sebagai bagian dari jalur menuju keanggotaan penuh.
Dampak bagi kebijakan dan posisi regional Indonesia
Proses aksesi Indonesia mencakup 25 Komite OECD dengan ruang lingkup luas, meliputi investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan. Cakupan itu menunjukkan bahwa pembahasan tidak terbatas pada isu perdagangan, tetapi juga menyentuh reformasi struktural yang berpengaruh pada iklim usaha dan standar tata kelola.Indonesia juga menjadi perhatian karena menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menempuh proses aksesi OECD. OECD mencatat antusiasme negara-negara anggota terhadap pencalonan Indonesia sebagai yang tertinggi yang pernah disaksikan organisasi tersebut, memperkuat arti strategis proses ini bagi posisi Indonesia di kawasan dan hubungan ekonomi yang lebih luas dengan mitra internasional.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang pembahasan kerja sama perdagangan Indonesia–Uzbekistan, kami mengulas pertemuan di Jakarta yang menekankan upaya memperluas akses pasar dan promosi bisnis bilateral. Agenda tersebut mencakup undangan partisipasi pada 5th Tashkent Investment Forum 2026 serta ajakan kepada pelaku usaha Uzbekistan untuk hadir di Trade Expo Indonesia 2026, sebagai kanal untuk memperkuat kontak bisnis dan arus perdagangan-investasi.
Berita Public Safety Terbaru
- Forex
- Crypto