DPR sahkan revisi UU P2SK untuk penguatan sektor keuangan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR sahkan revisi UU P2SK

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Dan Blystone

04.06.2026

DPR sahkan revisi UU P2SK untuk penguatan sektor keuangan — UU P2SK disahkan DPR

Perubahan kerangka hukum sektor keuangan Indonesia memasuki tahap akhir setelah DPR menyetujui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam rapat paripurna di Jakarta pada Kamis. Pengesahan ini menandai kelanjutan pembahasan yang berlangsung sejak 4 Februari 2026 dan diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Sorotan

DPR mengesahkan revisi UU P2SK menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna ke-20 di Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
Revisi UU P2SK bertujuan memperkuat dan menyelaraskan kerangka regulasi serta sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Komisi XI DPR berharap perubahan aturan ini mendukung pengembangan, pendalaman, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.

Pengesahan revisi dalam rapat paripurna

Seperti dilaporkan Kompas.com, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam sidang tersebut, Dasco meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan beleid itu untuk disahkan menjadi undang-undang. Seluruh fraksi kemudian menyatakan setuju atas pengesahan revisi UU P2SK.

Dampak regulasi bagi stabilitas keuangan

Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal menyatakan pembahasan RUU ini telah berlangsung sejak 4 Februari 2026. Komisi XI DPR juga telah menggelar berbagai rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas perubahan aturan tersebut.

Menurut Hekal, revisi UU P2SK diharapkan menjadi langkah menyeluruh untuk memperkuat dan menyelaraskan kerangka regulasi sektor keuangan, sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ia juga menyatakan perubahan itu diharapkan mendukung pengembangan, pendalaman, dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang finalisasi revisi UU P2SK, kami menyoroti kesepakatan DPR dan pemerintah atas draf akhir yang dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada 4 Juni 2026 sebagai tahapan penentu sebelum aturan berlaku. Artikel itu juga mengulas sejumlah poin krusial, termasuk perluasan dan penajaman mandat Bank Indonesia agar tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi turut mendukung sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pembahasan mencakup penguatan tata kelola lembaga terkait serta penyelarasan koordinasi kebijakan sektor keuangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?