OJK panggil TAFS terkait dugaan pelanggaran penagihan kredit di Banten

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
OJK panggil TAFS soal kredit

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Ciaran Ryan

20 jam yang lalu

OJK panggil TAFS terkait dugaan pelanggaran penagihan kredit di Banten — OJK selidiki kredit Banten

Pengawasan terhadap praktik penagihan pembiayaan kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan kekerasan dalam proses penagihan kredit di Serang, Banten. Otoritas Jasa Keuangan meminta PT Toyota Astra Financial Services memberikan klarifikasi dan menindaklanjuti evaluasi internal untuk memastikan perlindungan konsumen tetap dijalankan.

Sorotan

OJK memanggil PT Toyota Astra Financial Services pada 9 Juni 2026 untuk klarifikasi dugaan penagihan kredit menggunakan kekerasan oleh tenaga penagihan di Banten.
OJK mewajibkan TAFS melakukan evaluasi menyeluruh atas proses penagihan dan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk penyerahan data dan dokumen untuk pengawasan.
OJK menekankan sanksi administratif dapat dikenakan jika ditemukan pelanggaran, serta seluruh pelaku jasa keuangan wajib berlakukan penagihan secara etis dan transparan.

Klarifikasi OJK dan tindak lanjut pengawasan

Seperti dilaporkan KONTAN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan memanggil PT Toyota Astra Financial Services untuk meminta penjelasan atas informasi yang beredar mengenai dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum tenaga penagihan yang melakukan penagihan dengan kekerasan. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026), mengatakan langkah itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan perlindungan konsumen.

Berdasarkan klarifikasi awal, OJK meminta TAFS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga. OJK juga meminta penyampaian data, dokumen, dan klarifikasi untuk kepentingan pengawasan, penelaahan internal terhadap pihak yang diduga terlibat, penguatan mekanisme pengawasan penagihan internal maupun pihak ketiga, komunikasi publik yang profesional, serta pelaporan perkembangan penanganan kasus tersebut.

Agus mengatakan OJK dapat mengenakan sanksi administratif dan atau tindakan pengawasan lain sesuai kewenangannya apabila hasil pendalaman menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pernyataan itu menegaskan bahwa proses pengawasan masih berjalan dan belum sampai pada penetapan pelanggaran final.

Implikasi bagi industri pembiayaan dan konsumen

OJK menegaskan seluruh pelaku usaha jasa keuangan wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. OJK juga menekankan perusahaan tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk atau digunakan dalam kegiatan penagihan kepada konsumen.

Dalam penagihan, OJK mengingatkan praktik tersebut wajib dilakukan secara beretika dan tidak boleh menggunakan kekerasan, intimidasi, ancaman, tindakan mempermalukan, atau cara lain yang bertentangan dengan ketentuan dan prinsip perlindungan konsumen. Di sisi lain, regulator menekankan konsumen juga berkewajiban memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, termasuk membayar angsuran tepat waktu dan tidak mengalihkan atau menyewakan objek agunan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan.

Regulator menilai kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat memicu upaya penagihan dan langkah penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang berlaku. OJK karena itu mengimbau masyarakat memastikan kemampuan membayar sebelum mengajukan pembiayaan, menggunakan layanan dari perusahaan yang berizin dan diawasi OJK, serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal pengaduan resmi.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kinerja pembiayaan multiguna dan risiko NPF di industri multifinance per April 2026, kami mencatat bahwa segmen multiguna masih menjadi kontributor terbesar penyaluran pembiayaan dengan total industri mencapai Rp 514,65 triliun. Namun OJK juga menyoroti kenaikan NPF gross ke 2,89% serta pentingnya prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, dan perlindungan konsumen agar kualitas portofolio tetap terjaga seiring ekspansi pembiayaan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?