Kemensos usul tambah anggaran 2027 untuk jaga bansos dan Sekolah Rakyat

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kemensos usul tambah anggaran 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Kemensos usul tambah anggaran 2027 untuk jaga bansos dan Sekolah Rakyat — Anggaran Kemensos 2027 naik

Kementerian Sosial mengusulkan tambahan anggaran Rp 22,49 triliun untuk 2027 setelah pagu indikatif dinilai belum memadai untuk menopang program prioritas yang terus bertambah. Kebutuhan tambahan itu mencakup kelancaran bansos, operasional Sekolah Rakyat, pemberdayaan sosial, hingga fungsi pengawasan di tengah tekanan anggaran yang lebih rendah dibanding 2025.

Sorotan

Kemensos meminta tambahan anggaran Rp 22,49 triliun untuk 2027 agar program prioritas nasional seperti bansos dan Sekolah Rakyat tetap berjalan optimal.
Pagu indikatif Kemensos untuk 2027 sebesar Rp 84,71 triliun hampir sama dengan 2026, namun turun sekitar 25 persen dibandingkan Rp 112,80 triliun pada 2025.
Pengetatan anggaran menyebabkan kekurangan dana bansos, kekurangan anggaran Sekolah Rakyat, dan terancamnya kesinambungan program pemberdayaan sosial serta pengawasan.

Usulan anggaran dan keterbatasan program 2027

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (10/6/2026) bahwa pagu indikatif Kemensos untuk 2027 memuat sembilan keterbatasan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Ia mengatakan penurunan anggaran operasional kantor dan keterbatasan dukungan manajemen membuat alokasi yang ada hanya cukup untuk gaji serta operasional dasar.

Saifullah menyebut tidak ada anggaran operasional bansos sama sekali, sementara anggaran Sekolah Rakyat masih kurang dan anggaran pemberdayaan sosial belum optimal. Kemensos juga mencatat berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, tidak adanya program pelatihan, serta terbatasnya anggaran pengawasan.

Karena itu, Kemensos meminta dukungan Komisi VIII DPR untuk memperjuangkan tambahan anggaran Rp 22,49 triliun agar program-program prioritas nasional tetap berjalan optimal pada 2027.

Tekanan fiskal dan dampaknya bagi layanan sosial

Pagu indikatif Kemensos untuk 2027 tercatat Rp 84,71 triliun, hampir sama dengan 2026 yang sebesar Rp 84,13 triliun. Namun angka tersebut lebih rendah dibanding anggaran 2025 yang mencapai Rp 112,80 triliun.

Menurut Saifullah, kondisi itu membuat Kemensos harus menjalankan mandat yang terus bertambah dengan anggaran yang lebih kecil. Ia menyoroti penambahan tugas seperti Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, dan kartu usaha afirmatif, yang menurutnya dijalankan dengan anggaran sekitar 25 persen lebih rendah dibanding 2025.

Bagi sektor layanan sosial, usulan tambahan dana ini menjadi penentu kesinambungan implementasi program pemerintah pada 2027. Jika tambahan anggaran tidak terpenuhi, ruang fiskal yang sempit berisiko menekan pelaksanaan bantuan sosial dan pengembangan program pendidikan sosial yang sedang diperluas.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang proyeksi stabilisasi nilai tukar rupiah dalam kerangka awal RAPBN 2027, kami membahas asumsi pemerintah bahwa kurs akan bergerak stabil di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS setelah tekanan mereda pada paruh kedua 2026. Kami juga menyoroti bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan—termasuk perbaikan tata kelola DHE—yang ditujukan untuk memperkuat pasokan valas dan menjaga kepercayaan pasar sebagai fondasi penyusunan anggaran 2027.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?