Pemerintah perluas revitalisasi 71.744 sekolah di Indonesia tahun ini
Pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan nasional dengan menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan dari tingkat TK hingga SMA sederajat pada tahun ini. Program yang didukung alokasi anggaran Rp14 triliun itu juga diposisikan sebagai pendorong aktivitas ekonomi daerah melalui skema pelaksanaan swakelola.
Sorotan
- Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran Rp14 triliun untuk merevitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada 2026, naik dari 16.167 pada 2025.
- Proyeksi revitalisasi tahap awal mencakup 11.744 sekolah, dengan 70 persen pengerjaan telah berjalan dan sebagian target selesai Juli-Agustus untuk tahun ajaran 2026-2027.
- Program revitalisasi ini diperkirakan menciptakan lapangan kerja bagi 1,1 juta orang selama 3-8 bulan, dengan fokus pada daerah 3T yang selama ini tertunda renovasi.
Target anggaran dan jadwal pelaksanaan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan Kemendikdasmen telah memperoleh alokasi anggaran Rp14 triliun yang disetujui DPR untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan, dengan tambahan 60.000 satuan pendidikan lagi. Ia menyampaikan total cakupan program tahun ini mencapai 71.744 sekolah di seluruh Indonesia.Abdul Mu'ti menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. Ia juga menyebut proses revitalisasi tahun ini sudah mulai berjalan, dengan sekitar 70 persen dari alokasi awal 11.744 satuan pendidikan telah masuk tahap pengerjaan.
Menurut dia, sebagian proyek ditargetkan selesai pada Juli dan Agustus sehingga dapat diresmikan untuk mendukung dimulainya tahun pelajaran 2026-2027. Pada 2025, pemerintah telah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Dampak ekonomi daerah dan fokus wilayah 3T
Selain ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, program ini disebut memiliki efek ekonomi di daerah. Abdul Mu'ti mengatakan model swakelola membuat pembangunan dilaksanakan langsung oleh masing-masing satuan pendidikan, sehingga kebutuhan tenaga kerja akan terserap di tingkat lokal.Kemendikdasmen memperkirakan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan dapat membuka pekerjaan bagi sekitar 1,1 juta orang selama 3 hingga 8 bulan. Pemerintah juga menyoroti kebutuhan renovasi yang telah lama tertunda di sejumlah wilayah, terutama daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurut Abdul Mu'ti, respons dari daerah-daerah tersebut positif karena banyak sekolah telah bertahun-tahun tidak direnovasi. Ia menambahkan, meski berdasarkan undang-undang tanggung jawab pembangunan berada pada pemerintah daerah, intervensi pusat dinilai membantu mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di wilayah yang paling membutuhkan.
Dalam liputan kami sebelumnya tentang rencana kerja dan kebutuhan anggaran Kemendagri 2027, kami menyoroti usulan kenaikan pagu untuk mendukung 23 Program Kerja Prioritas Nasional. Fokusnya mencakup penguatan tata kelola pemerintah daerah, percepatan pembangunan wilayah 3T, serta integrasi layanan publik melalui e-government dan penguatan data kependudukan sebagai fondasi layanan digital nasional.
Berita Bank Indonesia Terbaru
- Forex
- Crypto