Pemerintah tegaskan program MBG tetap berjalan sebagai agenda kebijakan Prabowo
Program Makan Bergizi Gratis tetap diposisikan sebagai bagian utama agenda pemerintah di tengah tuntutan dari sejumlah pihak agar kebijakan itu dihentikan. Pemerintah menyatakan program tersebut terkait langsung dengan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 dan karena itu tetap dilanjutkan sambil diperbaiki tata kelolanya.
Sorotan
- Pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sebagai agenda dan kontrak politik Presiden Prabowo Subianto per 17 Juni 2026.
- Implementasi MBG menghadapi tantangan, namun pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola dan menerima masukan publik demi kelancaran program.
- Pemerintah juga menghentikan praktik kecurangan ekspor SDA dan memperluas akses pendidikan, sebagai bagian strategi transformasi bangsa dalam masa jabatan Prabowo.
Penegasan pemerintah atas kelanjutan MBG
Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M Qodari menyatakan program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, tidak bisa dihentikan karena merupakan bagian dari visi dan kontrak politik Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan Bakom pada Rabu, 17 Juni 2026, ia mengatakan Prabowo dipilih untuk menjalankan program kerja yang telah dijanjikan kepada publik.Qodari menilai MBG berangkat dari tujuan untuk mengatasi persoalan gizi pada sebagian anak-anak dan balita di Indonesia yang dapat memengaruhi tumbuh kembang mereka. Ia mengakui implementasi program menghadapi berbagai tantangan, namun menurutnya hambatan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan kebijakan yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah, kata Qodari, tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat agar pelaksanaan MBG berjalan lebih baik. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola program tersebut.
Dampak kebijakan dan arah program pemerintah
Selain MBG, Qodari menyebut berbagai program kerja Presiden Prabowo dirancang sebagai solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia mencontohkan langkah pemerintah untuk menghentikan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam strategis dan meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme ekspor satu pintu.Ia juga menyinggung perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan melalui program Sekolah Rakyat. Menurut Qodari, rangkaian kebijakan itu merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa, sehingga masyarakat diminta memberi ruang bagi pemerintah untuk menuntaskan pelaksanaannya selama masa jabatan Prabowo.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami mengulas dorongan revisi regulasi dan pengawasan terpadu setelah muncul temuan indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Artikel tersebut menyoroti usulan penguatan akuntabilitas—mulai dari integrasi data, audit real-time, hingga penataan peran Badan Gizi Nasional—agar anggaran besar program benar-benar efektif dan transparan, alih-alih sekadar menghentikan MBG.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto