DPRD DKI Jakarta dukung sensus ekonomi 2026 untuk dasar anggaran dan kebijakan kota global

DPRD DKI Jakarta dukung sensus ekonomi 2026 untuk dasar anggaran dan kebijakan kota global
DPRD dukung sensus ekonomi

Menjelang penyusunan kebijakan dan anggaran daerah 2027, DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di ibu kota. Dukungan ini dinilai penting karena data yang dihimpun BPS DKI Jakarta akan dipakai untuk memetakan kondisi ekonomi terkini dan memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global.

Sorotan

  • Sensus Ekonomi 2026 didukung DPRD DKI Jakarta dan akan menjadi dasar utama penyusunan kebijakan dan konsep anggaran 2027.
  • Data sensus akan digunakan oleh DPRD DKI Jakarta sebagai referensi strategis untuk desain pembangunan dan penganggaran daerah ke depan.
  • BPS DKI Jakarta menilai partisipasi pejabat publik penting agar data sensus 2026 akurat, memperkuat posisi kompetitif Jakarta sebagai kota global.

Data sensus untuk perencanaan anggaran 2027

Seperti dilaporkan Kompas.com, dukungan itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin saat petugas BPS mendatangi kediamannya di Koja, Jakarta Utara, pada 16 Juni 2026. Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, 17 Juni 2026, ia mengajak pejabat publik, pelaku usaha, dan masyarakat luas untuk ikut menyukseskan pendataan tersebut.

Suhud mengatakan hasil sensus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih presisi sesuai kondisi lapangan. Ia menegaskan keterbukaan data membantu pemerintah mengukur kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran.

Menurut dia, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi referensi strategis dalam penyusunan penganggaran daerah dan desain pembangunan Jakarta ke depan. DPRD DKI Jakarta, katanya, akan memakai data itu sebagai basis dalam merumuskan konsep anggaran serta arah kebijakan pembangunan, termasuk untuk perencanaan 2027.

Dampak bagi daya saing ekonomi Jakarta

Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengapresiasi partisipasi pimpinan DPRD tersebut dan menilai keterlibatan tokoh publik dapat menjadi contoh bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Partisipasi yang lebih luas dinilai penting agar pendataan menghasilkan data yang akurat dan komprehensif.

Kadarmanto menegaskan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis bagi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Data yang terkumpul akan mendukung penyusunan berbagai indikator ekonomi sekaligus memperkuat posisi kompetitif Jakarta dalam pengembangan perannya sebagai kota global.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang wacana pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah, kami membahas dorongan menghadirkan instrumen pembiayaan jangka panjang karena banyak pemda masih sangat bergantung pada transfer pusat di tengah kapasitas fiskal yang terbatas. Kami juga menekankan bahwa meski UU HKPD No. 1/2022 sudah membuka ruang penerbitan obligasi dan sukuk daerah, penerapannya membutuhkan perangkat operasional, disiplin fiskal, transparansi, serta seleksi proyek yang ketat agar tidak menjadi “cek kosong” bagi belanja ambisius.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.