Kementerian Haji dan Umrah ajukan tambahan anggaran Rp 1,8 triliun untuk 2027

Kementerian Haji dan Umrah ajukan tambahan anggaran Rp 1,8 triliun untuk 2027
Anggaran Haji Bertambah

Kementerian Haji dan Umrah mengajukan tambahan anggaran Rp 1,8 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 setelah pagu indikatif yang diterima dinilai belum mencukupi kebutuhan lembaga baru tersebut. Usulan itu membawa total kebutuhan anggaran kementerian menjadi Rp 3,318 triliun, jauh di atas pagu indikatif awal sebesar Rp 1,482 triliun.

Sorotan

  • Menteri Haji dan Umrah mengajukan tambahan anggaran Rp 1.836.338.918.000 untuk memenuhi kebutuhan riil 2027 sebesar Rp 3.318.327.359.000.
  • Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah membutuhkan tambahan terbesar Rp 1.133.904.988.000, diikuti Sekretariat Jenderal Rp 543.381.738.000.
  • Tambahan anggaran mendukung penguatan struktur operasional, pengawasan, pengembangan ekosistem ekonomi, dan kapasitas layanan publik haji dan umrah 2027.

Rincian kebutuhan anggaran 2027

Seperti dilaporkan Kompas.com, usulan tambahan anggaran itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. Dalam penjelasannya, kementerian menyebut pagu indikatif 2027 sebesar Rp 1.482.038.441.000 masih berada di bawah kebutuhan riil yang mencapai Rp 3.318.327.359.000.

Selisih antara pagu dan kebutuhan tersebut mencapai Rp 1.836.338.918.000, yang diajukan sebagai tambahan anggaran dari rupiah murni. Irfan menyatakan kebutuhan terbesar berada pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah sebesar Rp 1.133.904.988.000.

Kebutuhan tambahan lainnya mencakup Direktorat Jenderal Pelayanan Haji sebesar Rp 67.396.517.000, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Rp 39.954.288.000, serta Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Rp 23.734.563.000. Inspektorat Jenderal juga masih memerlukan Rp 27.966.824.000, sementara Sekretariat Jenderal membutuhkan tambahan Rp 543.381.738.000 di atas pagu indikatifnya.

Dampak pada perencanaan layanan haji

Permintaan tambahan anggaran ini menunjukkan besarnya kebutuhan pendanaan untuk membangun struktur operasional Kementerian Haji dan Umrah pada 2027. Komposisi kebutuhan yang tersebar di sejumlah direktorat jenderal menandakan fokus belanja tidak hanya pada layanan penyelenggaraan haji, tetapi juga pada pengawasan, pengembangan ekosistem ekonomi, dan dukungan administratif.

Bagi pemerintah dan DPR, pembahasan anggaran ini menjadi penentu ruang fiskal bagi penguatan tata kelola haji dan umrah pada tahun depan. Jika tambahan anggaran disetujui, kementerian berpeluang memperluas kapasitas kelembagaan dan memperkuat kesiapan layanan publik di sektor haji.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang usulan tambahan anggaran Polri Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027, dijelaskan bahwa pagu indikatif dinilai belum menutup kebutuhan ideal lembaga. Tambahan anggaran itu diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, termasuk peningkatan kesejahteraan, penguatan sarana-prasarana, kendaraan listrik layanan publik, serta kesiapan pengamanan Pemilu 2029.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.