Banggar DPR desak Bank Indonesia kawal rupiah sesuai fundamental ekonomi
Sorotan terhadap kebijakan nilai tukar rupiah mengemuka dalam rapat Badan Anggaran DPR di Jakarta pada 17 Juni 2026. Anggota Banggar DPR menilai pendekatan Bank Indonesia selama ini lebih menitikberatkan pada peredaman volatilitas harian ketimbang memastikan pergerakan rupiah mencerminkan fundamental ekonomi nasional.
Sorotan
- Anggota Banggar DPR Dolfie Othniel Frederic menilai kebijakan BI membatasi rupiah pada kisaran plus-minus 5 persen belum mencerminkan fundamental ekonomi.
- Dolfie memperkirakan jika pelemahan tahunan sekitar 5 persen terus berulang, daya beli rupiah bisa tergerus hingga 25 persen dalam lima tahun.
- Perdebatan terkait strategi pengelolaan kurs BI menjadi sorotan pasar dan pembuat kebijakan karena memengaruhi biaya impor dan persepsi ketahanan ekonomi nasional.
Kritik DPR atas arah kebijakan kurs
Dilaporkan Okezone Economy Indonesia, kritik tersebut disampaikan Anggota Badan Anggaran DPR Dolfie Othniel Frederic dalam rapat bersama Banggar DPR, Rabu (17/6/2026). Ia menilai pendekatan moneter Bank Indonesia membatasi ruang gerak rupiah pada kisaran koridor plus-minus 5 persen dan belum cukup berorientasi pada penyesuaian yang sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi.Dolfie menyebut pola pembatasan yang berlangsung konstan itu menyimpan risiko akumulasi depresiasi dalam jangka panjang. Menurut perhitungannya, jika pelemahan tahunan sekitar 5 persen terus berulang tanpa evaluasi fundamental, daya beli rupiah bisa tergerus hingga 25 persen dalam lima tahun dan berisiko mendekati 50 persen dalam satu dekade.
Implikasi bagi stabilitas dan daya beli
Penilaian tersebut menambah tekanan agar pengelolaan kurs tidak hanya diarahkan untuk menenangkan gejolak pasar harian, tetapi juga menjaga keseimbangan yang mencerminkan kekuatan ekonomi domestik. Dalam pandangan Dolfie, pola pergerakan rupiah selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecocokan dengan pendekatan pengendalian gejolak dalam rentang plus-minus 5 persen.Isu ini relevan bagi stabilitas makroekonomi karena arah nilai tukar memengaruhi daya beli, biaya impor, dan persepsi terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian, perdebatan di parlemen berpotensi menjadi sorotan bagi pelaku pasar dan pembuat kebijakan dalam menilai efektivitas strategi Bank Indonesia terhadap rupiah.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang aksi mahasiswa PMKRI di kawasan Monas, kami menyoroti tuntutan penurunan harga bahan pokok dan pemulihan nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup. Artikel tersebut juga mengulas dampak aksi terhadap arus lalu lintas serta pesan kritik politik yang disampaikan lewat simbol tiga salib merah, yang menambah sorotan publik pada respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi.
Berita Bank Indonesia Terbaru
- Forex
- Crypto