Kementerian PKP usulkan anggaran 2027 Rp106 triliun untuk bedah rumah dan rusun subsidi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Anggaran PKP 2027 bedah rumah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Ashutosh Sureka

1 jam yang lalu

Kementerian PKP usulkan anggaran 2027 Rp106 triliun untuk bedah rumah dan rusun subsidi — Usulan Rp106T untuk rumah

Pemerintah mulai mematangkan kebutuhan belanja perumahan untuk 2027 dengan fokus besar pada bantuan rumah swadaya dan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pembahasan di DPR, kebutuhan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut jauh lebih besar dari pagu indikatif yang telah ditetapkan.

Sorotan

Kementerian PKP mengusulkan anggaran Rp106 triliun untuk 2027, naik dari pagu indikatif Rp9,913 triliun, guna mendukung Program Prioritas Nasional Klaster 6.
Sebanyak Rp57,29 triliun difokuskan untuk BSPS dengan target 2 juta unit rumah, sementara Rp36,62 triliun dialokasikan untuk pembangunan 50.000 unit rusun subsidi.
Jika usulan disetujui, belanja perumahan akan menjadi komponen utama agenda infrastruktur dan ketahanan sosial pemerintah pada 2027.

Rincian usulan anggaran dan prioritas program 2027

Menurut Okezone Economy Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan pagu indikatif Kementerian PKP untuk Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp9,913 triliun dalam rapat dengan Komisi V DPR RI pada Rabu, 17 Juni 2026. Angka itu terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp913,82 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp96,09 triliun.

Di saat yang sama, kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk Tahun Anggaran 2027 diusulkan mencapai Rp106 triliun guna mendukung target Program Kerja Prioritas Nasional 2027 Klaster 6 Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana. Alokasi kebutuhan tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,29 triliun atau 1,22 persen, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Fisik sebesar Rp102,91 triliun atau 97,09 persen, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Non Fisik sebesar Rp1,80 triliun atau 1,69 persen.

Maruarar juga menekankan bahwa pendanaan besar dibutuhkan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, atau bedah rumah, yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Ia meminta agenda khusus bersama Komisi V DPR RI untuk membahas program tersebut karena dinilai langsung menyentuh masyarakat kecil.

Fokus belanja pada BSPS dan pembangunan rusun subsidi

Untuk mendukung target pembangunan perumahan nasional, anggaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 2027 diprioritaskan untuk BSPS sebesar Rp57,29 triliun dengan target 2 juta unit rumah. Selain itu, pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dialokasikan Rp36,62 triliun dengan target 50.000 unit atau 412 tower.

Besarnya porsi dua program itu menunjukkan bahwa arah belanja kementerian pada 2027 berfokus pada perluasan akses hunian bagi kelompok berpenghasilan rendah. Jika usulan anggaran disetujui, belanja perumahan berpotensi menjadi salah satu komponen utama dalam agenda infrastruktur dan ketahanan sosial pemerintah.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk 2027, kami mencatat anggaran yang disetujui Rp98,47 triliun masih jauh di bawah kebutuhan Rp291 triliun. Kami juga menyoroti bahwa selisih besar ini membuat ruang fiskal dan keberlanjutan proyek infrastruktur dasar—termasuk prasarana strategis dan layanan publik—menjadi agenda pembahasan lanjutan di Komisi V DPR RI.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?