Pemerintah dorong penyerapan telur lewat BGN saat harga jatuh di bawah acuan
Pemerintah menyiapkan langkah stabilisasi untuk menahan pelemahan harga telur ayam ras yang kini berada di bawah Harga Acuan Penjualan. Upaya itu mencakup koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan arahan kepada perusahaan off-taker agar menyerap pasokan sesuai standar harga pemerintah.
Sorotan
- Pemerintah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 17 Juni 2026 untuk meningkatkan penyerapan telur di tengah kelebihan pasokan.
- Kepala BGN Naniek S. Deyang mendukung konsumsi telur naik dari satu menjadi tiga butir per minggu dalam rangka mengerek permintaan.
- Pemerintah mewajibkan perusahaan off-taker besar membeli telur ayam ras sesuai harga acuan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.
Koordinasi penyerapan pasokan telur
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menopang harga telur ayam ras di tengah pasokan yang melimpah. Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juni 2026, ia menyebut koordinasi langsung sudah dilakukan dengan Badan Gizi Nasional, atau BGN, untuk meningkatkan penyerapan telur di pasar.Amran mengatakan respons BGN terhadap kondisi tersebut positif. Ia menyebut Kepala BGN Naniek S. Deyang mendukung peningkatan konsumsi telur dalam program pemerintah, dengan konsumsi yang disebut naik dari satu butir menjadi tiga butir per minggu.
Dampak bagi peternak dan pasar
Pemerintah juga meminta seluruh perusahaan besar yang berperan sebagai off-taker membeli telur sesuai standar harga yang telah ditetapkan. Langkah ini ditujukan untuk menjaga harga di tingkat peternak dan mencegah tekanan lanjutan terhadap pasar.Kebijakan penyerapan tambahan menjadi penting ketika harga berada di bawah acuan penjualan, karena kondisi itu dapat menekan margin pelaku usaha peternakan. Dengan dorongan pembelian dari program pemerintah dan off-taker besar, pasar diharapkan mendapat penyangga permintaan dalam jangka pendek.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami mengulas langkah pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat tata kelola sekaligus menekan beban fiskal melalui efisiensi anggaran. Penyesuaian mencakup moratorium pendirian SPPG baru, penghitungan ulang insentif, serta pemfokusan layanan ke wilayah 3T dan kelompok rentan agar manfaat program lebih tepat sasaran.
Berita LPS Terbaru
- Forex
- Crypto