DPRD DKI dorong APBD Jakarta prioritaskan sanitasi dan penataan RW kumuh
Menjelang Jakarta memasuki usia lima abad, DPRD DKI Jakarta meminta arah belanja daerah lebih difokuskan pada kebutuhan dasar warga di permukiman padat. Desakan itu muncul karena masih ada RW kumuh yang bergantung pada fasilitas MCK komunal dan usulan infrastruktur dasar yang tertunda akibat keterbatasan anggaran.
Sorotan
- Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti minimnya alokasi APBD untuk sanitasi dan infrastruktur dasar di RW kumuh, mendorong fokus pada kebutuhan fundamental warga.
- Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 dinilai belum menjadikan penataan kawasan kumuh dan penyediaan MCK memadai sebagai prioritas utama anggaran.
- Keterbatasan dana menyebabkan banyak usulan pembangunan infrastruktur dasar tertunda, menghambat percepatan penataan permukiman serta kualitas hidup masyarakat Jakarta.
Desakan anggaran untuk sanitasi dan infrastruktur dasar
KOMPAS.com melaporkan, Komisi D DPRD DKI Jakarta terus menyoroti kebutuhan perumahan dan sanitasi di kawasan padat, termasuk warga di RW kumuh yang masih mengandalkan MCK komunal yang dinilai belum layak.Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengarahkan pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat. Menurut dia, penataan kota tidak cukup hanya berfokus pada estetika kawasan, melainkan juga harus menyentuh hak warga atas sanitasi yang layak di permukiman padat.
Yuke menilai penataan kawasan kumuh tidak cukup dilakukan lewat pembangunan fisik yang bersifat umum. Program pembangunan, katanya, harus menjawab kebutuhan dasar warga secara langsung, terutama di lingkungan yang belum memiliki fasilitas MCK memadai.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi menambahkan infrastruktur dasar seperti jembatan, saluran air, dan fasilitas sanitasi perlu memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan program yang bersifat kosmetik. Ia menilai masih minimnya alokasi anggaran untuk penataan kawasan kumuh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025, menunjukkan kebutuhan tersebut belum menjadi prioritas penuh.
Dampak bagi penataan permukiman Jakarta
Nabilah mengatakan keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan tertundanya berbagai usulan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah masyarakat. Akibatnya, sejumlah permohonan pembangunan yang diajukan melalui Community Infrastructure Program dan Community Action Plan harus menunggu karena dana yang tersedia terbatas.Menurut dia, kondisi itu belum sejalan dengan cita-cita Jakarta sebagai kota global. Ia berharap tidak ada lagi kawasan RW kumuh di Jakarta dan meminta peningkatan anggaran penataan dengan fokus pada proyek yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau, yang menilai penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara menyeluruh dan tuntas. Ia berharap masukan dari DPRD menjadi perhatian perangkat daerah terkait dalam menyusun program pembangunan dan penganggaran, sehingga percepatan penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas hidup warga dapat dicapai lebih optimal.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang usulan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk 2027, kami membahas lonjakan kebutuhan belanja hingga Rp106 triliun yang difokuskan pada BSPS (bedah rumah) dan pembangunan rusun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami juga menyoroti adanya jarak besar antara pagu indikatif dan kebutuhan riil, yang membuat pembiayaan layanan publik serta proyek infrastruktur dasar berpotensi menjadi pembahasan lanjutan di DPR.
Berita OJK Terbaru
- Forex
- Crypto