Indonesia hadapi kekurangan pekerjaan formal di tengah bonus demografi menuju 2045

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Indonesia hadapi kekurangan pekerjaan formal

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Ashutosh Sureka

1 jam yang lalu

Indonesia hadapi kekurangan pekerjaan formal di tengah bonus demografi menuju 2045 — Bonus demografi, pekerjaan minim

Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi yang dipandang sebagai modal penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Namun, pertumbuhan pekerjaan formal masih belum mampu menyerap penambahan jutaan angkatan kerja baru setiap tahun, sehingga risiko ketidaksesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan industri tetap besar.

Sorotan

Indonesia menambah sekitar 3 juta angkatan kerja per tahun hingga 2045, namun pertumbuhan pekerjaan formal belum mampu mengimbangi lonjakan tersebut.
Data BPS 2025 menunjukkan 69,42 persen pekerja miskin (6,62 juta orang) bekerja di sektor informal, sementara kelompok hampir miskin dan kelas menengah juga didominasi pekerja informal.
Pengamat ketenagakerjaan menilai keberhasilan bonus demografi Indonesia sangat bergantung pada koordinasi erat antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Tantangan pasar kerja dan kesiapan SDM

Seperti dilaporkan Kompas.com, pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai Indonesia sebenarnya mampu menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyongsong 2045, tetapi hal itu mensyaratkan kesungguhan politik pemerintah serta koordinasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha.

Ia mengatakan keberhasilan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar di sektor ketenagakerjaan. Tantangan itu mencakup bukan hanya ketersediaan pekerjaan, tetapi juga kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri serta kesiapan negara membangun keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha pada masa depan.

Menurut Timboel, ada setidaknya tiga pekerjaan rumah besar yang perlu segera dibenahi. Dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Rabu, 17 Juni 2026, ia menekankan bahwa para pemangku kepentingan perlu bergerak secara terhubung, bukan sendiri-sendiri, agar bonus demografi benar-benar berubah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dampak dominasi sektor informal

Persoalan pertama yang disorot adalah pertumbuhan pekerjaan formal yang belum mampu mengimbangi penambahan angkatan kerja tahunan. Timboel merinci jumlah angkatan kerja bertambah sekitar 3 juta orang per tahun, terutama dari lulusan sekolah menengah atas dan sarjana, sementara pekerjaan yang tersedia bahkan belum mencapai angka tersebut.

Ia menilai sebagian besar peluang kerja yang terbuka masih berada di sektor informal, yang umumnya menawarkan perlindungan lebih rendah dibanding pekerjaan formal. Kondisi itu berarti banyak pekerja belum memperoleh kepastian upah, jam kerja, jenjang karier, serta jaminan sosial sebagaimana yang lazim tersedia di sektor formal.

Gambaran itu juga tercermin dalam data Badan Pusat Statistik dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025. BPS mencatat 6,62 juta orang, atau 69,42 persen pekerja pada kelompok miskin, berada di sektor informal, sedangkan 2,9 juta orang, atau 30,58 persen, bekerja di sektor formal.

Proporsi pekerja informal juga masih tinggi pada kelompok hampir miskin dan kelompok menuju kelas menengah. Masing-masing mencapai 18,8 juta orang, atau 62,57 persen, dan 38,1 juta orang, atau 53,99 persen, menunjukkan bahwa kualitas penyerapan tenaga kerja tetap menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam memaksimalkan bonus demografi.

Penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pernah kami bahas menyoroti langkah pemerintah menekan beban fiskal sekaligus memperbaiki tata kelola program sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia. Dalam ulasan tersebut, kami mengangkat pemangkasan pagu MBG di APBN 2026, moratorium pendirian SPPG baru, penghitungan ulang insentif, serta penajaman sasaran penerima manfaat ke wilayah 3T dan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?