Satgas PRR dorong percepatan rehabilitasi permanen Sumatera dengan anggaran Rp 100,1 triliun

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Rehabilitasi Sumatera Rp100 Triliun

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Satgas PRR dorong percepatan rehabilitasi permanen Sumatera dengan anggaran Rp 100,1 triliun — Rehabilitasi Sumatera Dipercepat

Pemerintah mulai mengalirkan anggaran untuk mempercepat pemulihan permanen wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah fase darurat terlewati dan layanan dasar kembali berjalan. Untuk periode 2026 hingga 2028, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sebesar Rp 100,1 triliun dengan pelaksanaan bertahap lintas sektor dan lintas kementerian.

Sorotan

Pemerintah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera sebesar Rp 100,1 triliun untuk 2026–2028, dengan alokasi bertahap Rp 38,9 triliun, Rp 32,9 triliun, dan Rp 28,2 triliun.
Per 17 Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu rehabilitasi, sementara sisanya menunggu evaluasi dan persetujuan di Kementerian Keuangan.
Transfer ke daerah tambahan sebesar Rp 10,6 triliun sudah disalurkan sejak Mei 2026 untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan publik.

Penyaluran anggaran dan target pelaksanaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 100,1 triliun untuk 2026 hingga 2028. Dana itu dialokasikan bagi pemulihan infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.

Realisasinya dilakukan bertahap, yakni Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028. Program ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama maupun pendukung.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran per 17 Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik. Kementerian dan lembaga lainnya masih menjalani evaluasi dan persetujuan di Kementerian Keuangan atau menuntaskan administrasi internal.

Tito menyatakan anggaran yang sudah dicairkan diharapkan mempercepat laju pekerjaan di lapangan, sementara Satgas PRR meminta dukungan tim pengarah dan Menteri Keuangan agar proses pengajuan lain segera rampung. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis.

Dampak fiskal bagi daerah terdampak

Sambil menunggu seluruh penyaluran anggaran kementerian dan lembaga selesai, Satgas PRR mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun yang sudah disalurkan pemerintah pusat sejak awal Mei 2026. Tambahan fiskal itu mencakup Rp 1,6 triliun untuk Aceh, Rp 6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp 2,6 triliun untuk Sumatera Barat.

Dana tersebut diharapkan segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur dasar dan penguatan layanan publik pada tahap pemulihan permanen. Selain melalui transfer ke daerah, dukungan pembiayaan juga mengalir lewat skema hibah antardaerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah kabupaten dan kota telah menyalurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak di Aceh, sementara pemerintah daerah di Sumatera Barat memberi dukungan pembiayaan bagi wilayah dengan dampak paling berat. Tito menegaskan percepatan pemulihan permanen membutuhkan gerakan kolektif seluruh pemangku kepentingan, sehingga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang sudah menerima dana diminta segera mempercepat pelaksanaan program agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, kami menyoroti bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 97% dan perhatian pemerintah mulai bergeser ke perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan daerah. Artikel itu juga mencatat persetujuan alokasi anggaran Rp 100,1 triliun untuk 2026–2028 serta pelibatan 33 kementerian/lembaga, yang melengkapi dukungan fiskal sebelumnya termasuk tambahan transfer ke daerah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?