Rehabilitasi bencana Sumatera dorong pembangunan huntara capai 97 persen

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Rehabilitasi bencana Sumatera

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Sholanke Dele

7 jam yang lalu

Rehabilitasi bencana Sumatera dorong pembangunan huntara capai 97 persen — Rehabilitasi capai 97 persen

Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera kini beralih ke tahap akhir penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak. Setelah capaian pembangunan huntara menyentuh 97 persen, pemerintah memusatkan perhatian pada perbaikan jalan dan jembatan daerah yang belum tertangani.

Sorotan

Pembangunan hunian sementara (huntara) di Sumatera telah mencapai 97 persen per laporan terakhir dan pengecekan Selasa lalu menurut Tito Karnavian.
Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran rehabilitasi Sumatera sebesar Rp 100,1 triliun untuk tiga tahun ke depan: Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.
Prioritas pemerintah bergeser ke perbaikan infrastruktur dasar seperti jembatan dan jalan daerah, melibatkan 33 kementerian/lembaga serta melengkapi bantuan sebelumnya sebesar Rp 10,6 triliun dan sekitar Rp 4 miliar.

Capaian huntara dan alokasi anggaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pembangunan hunian sementara di Sumatera telah mencapai 97 persen berdasarkan pengecekan terakhir dan rapat pada Selasa lalu. Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026), Tito yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari unsur pemerintah menyebut kebutuhan huntara telah dikonfirmasi kepada setiap bupati.

Tito mengatakan Sumatra Barat sudah tidak lagi memerlukan huntara sejak hampir dua bulan lalu. Ia juga menyebut banjir di Sumatera Utara yang sempat terjadi akibat hujan deras kini sudah teratasi, sementara di Aceh Utara dan Aceh Tamiang tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda.

Tito menambahkan Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan arahan untuk menyetujui total anggaran tiga tahun sebesar Rp 100,1 triliun. Anggaran itu terbagi menjadi Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.

Fokus infrastruktur dan cakupan program

Dengan pembangunan huntara yang hampir selesai, prioritas pemerintah saat ini bergeser ke perbaikan infrastruktur dasar, terutama jembatan dan jalan daerah yang belum tersentuh. Tito mengatakan pekerjaan itu dapat ditangani pemerintah daerah atau diambil alih pemerintah pusat bila diperlukan.

Anggaran Rp 100,1 triliun tersebut mencakup 33 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PU, Kemdikdasmen, Kemenag, Kemenhub, Kementan, Kementerian KKP, dan Kementerian PKP. Tito juga menyatakan dukungan anggaran itu melengkapi bantuan sebelumnya, termasuk Rp 10,6 triliun serta dana sekitar Rp 4 miliar yang telah diberikan pada masa tanggap darurat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang usulan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk 2027, kami membahas lonjakan kebutuhan dana hingga Rp106 triliun yang jauh di atas pagu indikatif Rp9,913 triliun. Fokus utama usulan tersebut adalah BSPS (bedah rumah) dengan target 2 juta unit serta pembangunan 50.000 unit rusun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang diposisikan sebagai bagian penting agenda infrastruktur dan ketahanan sosial 2027.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?