BGN hentikan pembukaan SPPG baru saat pembenahan internal dipercepat

BGN hentikan pembukaan SPPG baru saat pembenahan internal dipercepat
BGN tunda SPPG baru

Pemerintah menahan perluasan titik layanan makan bergizi gratis ketika evaluasi atas tata kelola Badan Gizi Nasional semakin mendesak. Langkah itu muncul setelah kekhawatiran atas kasus keracunan siswa dan pembengkakan jumlah dapur SPPG yang dinilai berisiko menambah pemborosan anggaran.

Sorotan

  • Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Badan Gizi Nasional menghentikan pembukaan SPPG baru hingga seluruh masalah internal terselesaikan.
  • Jumlah SPPG atau dapur MBG melonjak menjadi 27.877 titik, meningkat 6.877 titik dari rencana awal 21.000 titik akibat dugaan jual beli titik.
  • Lonjakan jumlah dapur SPPG berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran insentif lebih dari Rp 1 triliun per bulan, atau sekitar Rp 12 triliun per tahun.

Pembenahan internal dan penghentian ekspansi

Seperti dilaporkan KOMPAS.com, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Badan Gizi Nasional memprioritaskan pembenahan internal sebelum membuka titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau SPPG, yang baru. Ia menyatakan masalah di BGN masih banyak dan harus diselesaikan lebih dulu agar operasional program makan bergizi gratis tidak menimbulkan persoalan lanjutan.

Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026, Zulkifli Hasan mencontohkan kasus siswa yang keracunan setelah menyantap MBG sebagai salah satu masalah yang harus segera dibenahi. Ia menegaskan BGN harus menjamin kasus keracunan tidak terulang, meski hanya menyangkut satu atau dua anak, sebelum program kembali diperluas.

Zulkifli Hasan juga meminta pembukaan titik baru dihentikan sementara. Menurut dia, fasilitas yang belum diperlukan sebaiknya tidak dipaksakan dibuka, termasuk di sekolah-sekolah yang dinilai sudah memiliki kondisi memadai.

Risiko anggaran dari lonjakan jumlah dapur

Sebelumnya, Zulkifli Hasan melaporkan jumlah SPPG atau dapur MBG membengkak 6.877 titik dari rencana awal. Ia menyebut jumlah yang semula dirancang 21.000 titik kini telah mencapai 27.877 titik, dan kenaikan itu dikaitkan dengan dugaan jual beli titik.

Menurut penjelasannya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 11 Juni 2026, pembengkakan tersebut berpotensi memicu pemborosan anggaran insentif dapur SPPG lebih dari Rp 1 triliun per bulan. Dalam hitungan tahunan, nilainya dapat menembus sekitar Rp 12 triliun, sehingga penataan ulang diposisikan sebagai langkah penting untuk memperbaiki tata kelola dan menekan inefisiensi di sektor layanan gizi pemerintah.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami menyoroti pola penyimpangan pada periode 2025–2026 yang mencakup dugaan mark up pengadaan 21.801 motor listrik senilai sekitar Rp 1 triliun serta indikasi praktik jual beli titik SPPG. Kami juga mencatat penetapan sejumlah tersangka dari unsur mantan pejabat BGN hingga pihak korporasi, yang memperbesar tekanan pada kredibilitas dan efektivitas pelaksanaan MBG secara nasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.