Dukungan pemerintah daerah di Tanah Papua menguat menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Agenda pendataan ini dinilai penting untuk menghasilkan basis data ekonomi dan sosial ekonomi rumah tangga yang lebih akurat bagi penyusunan kebijakan pembangunan.
Sorotan
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah Papua mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS pada 15 Juni–31 Agustus 2026.
- BPS mengumumkan Sensus Ekonomi 2026 akan mendata aktivitas ekonomi dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga di seluruh Indonesia, khususnya Papua Raya.
- Dukungan daerah dipertegas melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama pada 15 Juni 2026 untuk menjamin data akurat sebagai dasar pembuatan kebijakan pembangunan.
Dukungan pemerintah daerah untuk pendataan 2026
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 seusai pertemuan dengan seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin, 22 Juni 2026. Ia mengajak seluruh kepala daerah di wilayah tersebut untuk mendukung kegiatan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik, khususnya di Papua Raya.Tito mengatakan sensus itu akan memberi banyak manfaat bagi daerah, termasuk wilayah Papua. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pendataan tersebut menyasar aktivitas ekonomi serta kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga di Indonesia. Amalia juga meminta dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan seluruh kepala daerah, terutama di Tanah Papua, agar pelaksanaannya berjalan lancar.
Manfaat data bagi kebijakan pembangunan
Seluruh kepala daerah se-Tanah Papua menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan itu disampaikan antara lain oleh Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.Komitmen dukungan terhadap sensus ini juga sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang sebelumnya diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS pada Senin, 15 Juni 2026. Dengan dukungan tersebut, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi ekonomi masyarakat untuk menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan.
Dalam pertemuan di Jayapura itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri, serta pejabat BPS dan Pemerintah Provinsi Papua turut hadir.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Nusa Tenggara Barat (NTB), BPS memulai pencacahan door-to-door terhadap sekitar 658.000 unit usaha selama 15 Juni–31 Agustus 2026 untuk menghimpun data yang akurat. Kami juga menyoroti bahwa hasil sensus disiapkan sebagai landasan kebijakan ekonomi daerah dan nasional, dengan dukungan Pemprov NTB serta partisipasi pelaku usaha dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto