Program Keluarga Sejahtera Jakarta perluas pemetaan kemiskinan untuk tingkatkan ketepatan sasaran

Program Keluarga Sejahtera Jakarta perluas pemetaan kemiskinan untuk tingkatkan ketepatan sasaran
Pemetaan keluarga miskin Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penguatan keluarga sebagai bagian dari kebijakan sosial-ekonomi di tengah tekanan biaya hidup, tingginya perceraian, dan masalah gizi di perkotaan. Pengamat kebijakan publik menilai arah program ini positif, tetapi efektivitasnya bergantung pada pemetaan yang lebih rinci atas keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan miskin.

Sorotan

  • Program Keluarga Sejahtera Jakarta akan memperluas pemetaan kemiskinan melibatkan RT dan RW untuk meningkatkan ketepatan intervensi kelompok miskin ekstrem dan rentan.
  • Sebanyak 4,03 persen keluarga di DKI Jakarta masih tergolong miskin pada September 2025, sementara prevalensi stunting tercatat 17,2 persen dan kasus perceraian mencapai 14.062.
  • Dinas PPAPP DKI menegaskan penguatan keluarga sebagai investasi jangka panjang guna menghadapi tekanan ekonomi kota serta memperbaiki kualitas rumah tangga dan anak.

Pemetaan sasaran jadi fokus pelaksanaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai Program Keluarga Sejahtera yang digulirkan Pemprov DKI sebagai langkah yang positif, namun perlu disertai pemetaan kemiskinan yang lebih terperinci. Ia mendorong pemerintah daerah melibatkan RT dan RW agar intervensi terhadap kelompok miskin, miskin ekstrem, dan rentan miskin lebih tepat sasaran.

Menurut Trubus, ukuran keberhasilan program semestinya dilihat dari kemampuan masyarakat untuk naik kelas secara ekonomi. Ia juga menilai akar berbagai persoalan keluarga di Jakarta masih didominasi faktor ekonomi, termasuk meningkatnya perceraian, terbatasnya lapangan kerja, dan tekanan dari pinjaman online.

Ia menambahkan, masyarakat perkotaan juga menghadapi longgarnya ikatan sosial dan menurunnya rasa saling percaya antarwarga. Dalam pandangannya, program penguatan keluarga dapat memperbaiki kualitas keluarga dan anak dalam jangka panjang jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Tekanan sosial-ekonomi membentuk urgensi program

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan keluarga merupakan fondasi utama pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, penguatan keluarga diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun Jakarta yang tangguh melalui kemandirian dan ketahanan keluarga.

Menurut Dwi, program tersebut dirancang untuk membantu terutama keluarga prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan dasar, sosial, dan psikologis. Pemprov DKI menilai kebutuhan ini mendesak di tengah tantangan perkotaan yang terus menekan kesejahteraan rumah tangga.

Berdasarkan Profil Kemiskinan DKI Jakarta September 2025, sebanyak 4,03 persen keluarga masih berada dalam kondisi miskin. Sementara itu, Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat prevalensi stunting di Jakarta mencapai 17,2 persen, dan data Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan terdapat 14.062 kasus perceraian di Jakarta, terdiri dari 10.895 cerai gugat dan 3.167 cerai talak.

Dalam ulasan kami sebelumnya tentang pertumbuhan ekonomi Jakarta dan lonjakan investasi, DPRD DKI mengingatkan agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok berpenghasilan tinggi. Artikel itu menyoroti rasio Gini Jakarta yang masih tinggi serta menekankan pentingnya memperkuat program sosial dan pendidikan agar distribusi manfaat lebih merata dan kebijakan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.