Jawa Barat mulai sensus ekonomi 2026 untuk perkuat dasar kebijakan daerah
Jawa Barat menempatkan diri sebagai salah satu motor ekonomi nasional ketika kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto nasional pada triwulan I-2026 mendekati 13 persen. Di tengah kebutuhan akan data usaha yang lebih mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 mulai berjalan untuk memberi pemerintah daerah basis data tanpa tambahan beban APBD.
Sorotan
- BPS meluncurkan Sensus Ekonomi 2026 secara door to door di 27 kabupaten/kota Jawa Barat pada 21 Juni dengan 40.573 petugas hingga 31 Agustus.
- Jawa Barat, kontributor PDB terbesar ketiga nasional dan tumbuh 5,79 persen yoy triwulan I-2026, menjadi fokus utama dalam pendataan ekonomi ini.
- Data sensus ini diharapkan mendukung perumusan kebijakan daerah dan efisiensi APBD, serta memperluas pemetaan usaha dan karakter ekonomi Jawa Barat.
Pelaksanaan pendataan di 27 kabupaten dan kota
Menurut Okezone Economy Indonesia, pendataan Sensus Ekonomi 2026 secara door to door resmi dimulai pada 15 Juni di seluruh Indonesia, dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mencanangkan pelaksanaannya di Jawa Barat pada Minggu, 21 Juni 2026.BPS mengerahkan lebih dari 40 ribu petugas untuk merekam aktivitas usaha di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pendataan menyasar pelaku usaha dan keluarga hingga 31 Agustus, sebagai bagian dari upaya memotret struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan ekonomi daerah secara menyeluruh.
Sonny mengatakan jumlah petugas lapangan di Jawa Barat mencapai 40.573 orang. Ia menambahkan total petugas sensus di seluruh Indonesia mencapai 251.000 orang, dan Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan pengerahan terbesar.
Dampak bagi perumusan kebijakan daerah
Skala ekonomi Jawa Barat membuat hasil sensus ini penting bagi perencanaan pembangunan regional maupun nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,79 persen secara tahunan pada triwulan I-2026 dan posisi sebagai kontributor PDB terbesar ketiga di Indonesia, kebutuhan atas data yang akurat menjadi semakin relevan bagi penentuan prioritas kebijakan.Data hasil sensus diharapkan membantu pemerintah daerah menyusun program yang lebih tepat sasaran tanpa harus mengeluarkan anggaran dari APBD untuk pengumpulan data dasar. Bagi sektor usaha, cakupan pendataan yang luas juga berpotensi memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai sebaran dan karakter kegiatan ekonomi di provinsi tersebut.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang dukungan pemerintah daerah di Tanah Papua untuk Sensus Ekonomi 2026, kami mencatat bahwa BPS akan melakukan pendataan serentak pada 15 Juni–31 Agustus 2026 untuk memetakan aktivitas ekonomi serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Kami juga menyoroti adanya komitmen para kepala daerah dan penguatan koordinasi melalui Surat Edaran Bersama agar data yang dihimpun akurat dan dapat menjadi landasan kebijakan pembangunan.
Berita OJK Terbaru
- Forex
- Crypto