Indonesia perluas opsi kerja sama nuklir untuk target PLTN 2032

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Indonesia perluas kerja sama PLTN

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

5 jam yang lalu

Indonesia perluas opsi kerja sama nuklir untuk target PLTN 2032 — Peluang baru PLTN 2032

Indonesia membuka peluang kerja sama pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan berbagai negara, termasuk Rusia dan U.S., sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif. Langkah ini terkait target operasional PLTN pertama pada 2032 dan kebutuhan memilih teknologi yang telah terbukti, didukung pembiayaan, serta siap diimplementasikan.

Sorotan

Indonesia mempertimbangkan kerja sama internasional dengan negara manapun untuk pengembangan PLTN, fokus pada teknologi andal, kemudahan pembiayaan, dan kesiapan penerapan.
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTN 500 megawatt pada 2032 di Sumatera dan Kalimantan menuju kapasitas 35–42 gigawatt pada 2060 untuk mendukung net zero emission.
Small Modular Reactor (SMR) dinilai opsi lebih aman dan efisien daripada High Speed Diesel, tetapi masih dalam tahap pengembangan global dengan komersialisasi terawal 2029.

Arah kemitraan nuklir dan tahapan pengembangan

Seperti dilaporkan ANTARA, anggota Dewan Energi Nasional, Sripeni Inten Cahyani, menyatakan Indonesia dapat bekerja sama dengan negara mana pun dalam pengembangan PLTN selama teknologinya terbukti andal dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ia menyebut kemudahan pembiayaan, dukungan proses implementasi, dan kesiapan teknologi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan mitra.

Inten menyampaikan pandangan itu dalam diskusi panel "American Leadership in Clean Nuclear Strategy" di @america Jakarta pada 23 Juni 2026. Menurut dia, aspek geopolitik tetap menjadi perhatian karena teknologi nuklir umumnya dikuasai negara besar seperti U.S. dan Rusia, namun pemerintah tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dalam memilih kerja sama.

Selain membuka peluang kerja sama dengan U.S., PLN telah bekerja sama dalam studi penyiapan pengembangan energi nuklir. Inten menambahkan pemerintah juga perlu menyiapkan studi kelayakan, kajian awal proyek, sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan pemahaman publik sebagai bagian dari persiapan pengembangan PLTN di Indonesia.

Dampak pada target kelistrikan dan pilihan teknologi

Indonesia menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir mencapai 35 gigawatt hingga 42 gigawatt pada 2060 sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission. Sementara itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034, pemerintah menargetkan pembangunan PLTN berkapasitas 500 megawatt yang mulai dikembangkan pada 2032 di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.

Untuk mendukung target itu, DEN mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Small Modular Reactor, atau SMR, yang dinilai lebih aman dan lebih sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, terutama di wilayah terpencil. Meski investasi SMR relatif lebih tinggi, Inten menilai teknologi itu tetap lebih efisien dibandingkan pembangkit berbahan bakar minyak seperti High Speed Diesel.

Namun, ia juga menekankan bahwa teknologi SMR masih berada dalam tahap pengembangan di berbagai negara. Sejumlah proyek masih dalam fase desain hingga konstruksi awal, dan beberapa di antaranya diperkirakan baru dapat beroperasi secara komersial paling cepat pada 2029, sehingga Indonesia cenderung mengadopsi teknologi yang sudah terbukti dan berstatus komersial untuk menekan risiko tata kelola dan operasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang skema perlindungan hukum Patriot Bond dan Merah Putih Bond, kami membahas upaya pemerintah menarik dana besar yang selama ini tersimpan di luar negeri agar masuk kembali ke sistem keuangan domestik. Kami mencatat bahwa jaminan anti-usut dibatasi pada nominal dana yang ditempatkan untuk membeli obligasi BPI Danantara, sementara aset dan aktivitas investor di luar instrumen tersebut tetap dapat diperiksa, dengan tujuan menambah likuiditas untuk pembiayaan pembangunan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?