Prabowo tekankan arah kebijakan ekonomi pro-rakyat dalam forum petani dan nelayan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kebijakan ekonomi pro-rakyat Prabowo

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Ashutosh Sureka

Kemarin

Prabowo tekankan arah kebijakan ekonomi pro-rakyat dalam forum petani dan nelayan — Ekonomi pro-rakyat Prabowo

Di tengah agenda penguatan sektor pangan, Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan empat kekalahan dalam pemilu sebelum akhirnya memenangi Pilpres. Pengalaman itu ia kaitkan dengan dorongan untuk mengubah arah pembangunan ekonomi agar lebih melindungi petani, nelayan, dan kelompok masyarakat kecil.

Sorotan

Prabowo menegaskan kebijakan ekonomi nasional harus pro-rakyat dengan mengedepankan perlindungan petani, nelayan, buruh, dan masyarakat luas.
Prabowo menolak impor beras saat panen sebagai Ketua Umum HKTI, menilai kebijakan tersebut merugikan petani dalam negeri.
Penekanan Prabowo pada perlindungan sektor pangan lokal mengindikasikan arah kebijakan ekonomi yang memperkuat kesejahteraan kelompok produktif di akar rumput.

Pesan kebijakan di forum Gorontalo

Seperti dilaporkan Kompas.com, Prabowo menyampaikan kisah perjalanan politiknya saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Di hadapan ribuan petani dan nelayan, ia mengatakan telah lima kali mengikuti pemilihan umum, empat kali kalah, dan baru menang pada kesempatan terakhir.

Ia menjelaskan bahwa kegigihannya bertahan di politik didorong pandangannya terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang saat itu ia nilai keliru. Menurut Prabowo, pendekatan yang dianut ketika itu terlalu bernuansa neoliberal dan tidak cukup berpihak kepada rakyat kecil.

Prabowo juga mengingat kembali pengalamannya saat menjabat Ketua Umum HKTI ketika pemerintah berencana mengimpor beras di tengah musim panen. Ia mengaku menolak rencana tersebut karena menilai kebijakan itu berisiko merugikan petani dalam negeri.

Dampak bagi agenda perlindungan petani

Dalam penjelasannya, Prabowo menilai ada pandangan yang menganggap Indonesia tidak perlu melindungi petani jika negara lain bisa memproduksi beras lebih efisien. Ia menyebut cara pandang itu sebagai kekeliruan besar karena mengabaikan peran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat.

Menurut Prabowo, tujuan kemerdekaan Indonesia adalah membangun kesejahteraan bagi petani, nelayan, buruh, dan masyarakat luas. Karena itu, ia menegaskan negara harus hadir melalui kebijakan yang melindungi sektor pangan domestik dan memperkuat kesejahteraan kelompok produktif di akar rumput.

Pernyataan tersebut menempatkan isu perlindungan petani dan nelayan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional. Bagi sektor pertanian dan perikanan, penekanan ini mengindikasikan pentingnya keberpihakan negara terhadap produksi dalam negeri, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan impor pangan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penolakan Prabowo terhadap rencana impor beras menjelang panen, kami mengulas bagaimana ia menilai kebijakan itu dapat menekan harga gabah dan merugikan petani. Ulasan tersebut juga menempatkan isu impor pangan sebagai bagian dari perdebatan lebih luas mengenai peran negara dalam melindungi sektor pertanian, sekaligus kritik Prabowo terhadap dominasi pendekatan neoliberal pada masa lalu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?