Prabowo soroti risiko impor beras bagi petani dalam pidato di Gorontalo

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Prabowo soroti impor beras

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Sholanke Dele

4 jam yang lalu

Prabowo soroti risiko impor beras bagi petani dalam pidato di Gorontalo — Risiko impor beras

Dalam forum petani dan nelayan di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto mengangkat kembali penolakannya terhadap rencana impor beras yang pernah ia sampaikan saat memimpin HKTI. Ia menilai kebijakan impor menjelang panen dapat menekan harga gabah petani dan mencerminkan perdebatan lama soal arah kebijakan pangan nasional.

Sorotan

Prabowo menegaskan impor beras saat panen berisiko menekan harga gabah petani, mengancam keuntungan dan kelangsungan usaha mereka.
Ia mengkritik pandangan yang menyebut petani Indonesia tidak efisien dibanding Vietnam, menilai pendekatan ekonomi semata abai pada perlindungan negara terhadap petani.
Prabowo menyatakan dominasi paham neoliberal dalam kebijakan ekonomi masa lalu membatasi peran negara dalam melindungi petani dan kelompok lemah.

Pidato Gorontalo dan kisah penolakan impor

Seperti diberitakan Kompas.com, Prabowo menyampaikan kisah itu saat berpidato dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026. Ia mengatakan pertemuan tersebut terjadi bertahun-tahun lalu ketika Aburizal Bakrie menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sementara dirinya menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI.

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku sengaja menghadap Aburizal untuk menolak rencana impor beras pemerintah. Menurut dia, impor beras saat petani akan panen berisiko merusak harga di tingkat petani, sehingga petani sulit memperoleh keuntungan dan bahkan terancam tidak kembali modal.

Prabowo juga menyinggung adanya pandangan dari salah satu penasihat yang menyebut petani Indonesia tidak efisien dibandingkan petani Vietnam. Ia mengatakan pandangan seperti itu membuatnya kaget dan sedih karena menilai pendekatan yang hanya bertumpu pada efisiensi ekonomi tidak mempertimbangkan kepentingan petani dan makna perlindungan negara terhadap sektor pangan.

Arah kebijakan pangan dan kritik neoliberal

Dalam pidatonya, Prabowo mengaitkan pengalaman tersebut dengan kritik yang lebih luas terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia pada masa lalu. Ia mengatakan paham neoliberal yang menurutnya pernah dominan ikut mendorong dirinya terus maju dalam pemilihan presiden meski sempat beberapa kali kalah.

Menurut Prabowo, pandangan neoliberal menempatkan persaingan sebagai ukuran utama dan membatasi peran pemerintah dalam membantu kelompok lemah, termasuk masyarakat miskin dan petani. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa isu impor pangan tidak hanya ia lihat sebagai persoalan pasokan, tetapi juga sebagai bagian dari perdebatan mengenai peran negara dalam melindungi pelaku sektor pertanian di Indonesia.

Dalam ulasan kami sebelumnya tentang penghentian impor beras, jagung, dan gula, pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Artikel tersebut juga menekankan bahwa target swasembada hingga 2029 ditopang pembenahan bertahap pada benih, sarana produksi, serta revitalisasi irigasi agar kapasitas produksi domestik lebih merata dan berkelanjutan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?