Prabowo soroti risiko impor beras bagi petani dalam pidato di Gorontalo

Prabowo soroti risiko impor beras bagi petani dalam pidato di Gorontalo
Prabowo tentang risiko impor

Di tengah pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto mengangkat kembali penolakannya terhadap rencana impor beras yang pernah dia sampaikan saat memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Pernyataan itu dia sampaikan pada Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026), sambil menjelaskan pandangannya tentang perlindungan terhadap petani domestik.

Sorotan

  • Prabowo menyoroti risiko impor beras yang dilakukan saat musim panen, karena dapat menekan harga gabah domestik dan merugikan petani lokal.
  • Dalam pidato di Gorontalo, Prabowo mengkritik kebijakan ekonomi neoliberal dan menyatakan pendekatan tersebut tidak melindungi kelompok masyarakat lemah, termasuk petani.
  • Sebagai Ketua Umum HKTI periode sebelumnya, Prabowo pernah menyampaikan keberatan langsung kepada Aburizal Bakrie terkait rencana impor beras oleh pemerintah pada 2004-2005.

Kritik kebijakan impor dan ekonomi neoliberal

Seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia, Prabowo menyatakan dirinya tetap mengikuti kontestasi pemilihan presiden meski beberapa kali kalah karena menilai arah pembangunan ekonomi Indonesia pada waktu itu berada di jalur yang keliru. Dalam pidatonya, ia mengatakan pendekatan yang dianut saat itu cenderung neoliberal dan lebih mengutamakan persaingan bebas.

Menurut Prabowo, paham tersebut tidak memberi perlindungan memadai kepada kelompok masyarakat yang lemah, termasuk petani. Ia menilai pandangan itu menempatkan kelompok yang tidak mampu bersaing sebagai pihak yang tersisih, sementara dukungan negara terhadap masyarakat miskin menjadi terbatas.

Dampak yang disorot bagi petani domestik

Dalam penjelasannya, Prabowo mengenang pengalamannya saat menjabat Ketua Umum HKTI pada periode ketika pemerintah berencana mengimpor beras. Ia mengatakan telah menemui Aburizal Bakrie, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Perekonomian pada 2004-2005, untuk menyampaikan keberatan atas rencana tersebut.

Ia menekankan impor beras saat petani memasuki masa panen berisiko menekan harga gabah di dalam negeri. Menurut dia, kondisi itu dapat membuat petani sulit memperoleh keuntungan dan bahkan tidak kembali modal, sehingga perlindungan terhadap momentum panen menjadi bagian penting dalam kebijakan pangan.

Dalam ulasan kami sebelumnya, Prabowo kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana impor beras menjelang musim panen karena dinilai berisiko menekan harga gabah dan merugikan petani. Artikel itu juga menyoroti kritiknya terhadap pendekatan ekonomi yang terlalu menekankan efisiensi dan persaingan, serta pandangannya bahwa dominasi paham neoliberal di masa lalu membatasi peran negara dalam melindungi petani dan kelompok lemah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.