Industri asuransi kesehatan dorong strategi baru untuk menjaga keberlanjutan layanan di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Strategi baru asuransi kesehatan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Andreas Kristo

1 jam yang lalu

Industri asuransi kesehatan dorong strategi baru untuk menjaga keberlanjutan layanan di Indonesia — Strategi baru asuransi kesehatan

Tekanan inflasi medis yang tinggi dan rasio klaim yang masih berat mendorong pelaku asuransi kesehatan di Indonesia menata ulang model bisnis mereka. Pergeseran ini menempatkan asuransi tidak hanya sebagai pembayar klaim, tetapi juga sebagai penggerak pencegahan, efisiensi layanan, dan perluasan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan.

Sorotan

Inflasi medis Indonesia mencapai 17,9%, tertinggi di Asia, dan loss ratio asuransi kesehatan pada 2025 tercatat sebesar 127,39%, menekan profitabilitas industri.
Industri asuransi dorong penerapan risk-based pricing, evidence-based medicine, serta digitalisasi dengan artificial intelligence dan telemedicine untuk efisiensi dan deteksi fraud.
Penguatan kolaborasi lintas pelaku, optimalisasi koordinasi jaminan, dan peningkatan literasi asuransi diarahkan memperluas basis peserta dan memperbaiki keberlanjutan ekosistem.

Strategi industri menghadapi tekanan biaya kesehatan

Seperti dilaporkan KONTAN Indonesia, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Marihot H. Tambunan, mengatakan industri asuransi kesehatan masih menghadapi tantangan dari inflasi medis, lonjakan rasio klaim, dan persaingan tarif antarperusahaan. Ia menyampaikan hal itu dalam Webinar Otoritas Jasa Keuangan Institute tentang Perlindungan Kesehatan dan Ketahanan Finansial: Peran Asuransi dalam Menghadapi Risiko Masa Depan pada Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut Marihot, asuransi kesehatan kini tidak lagi hanya diposisikan sebagai pembayar klaim. Perusahaan asuransi juga menjalankan upaya preventif dan promotif, serta mendorong peserta menjadi pengguna layanan kesehatan yang lebih memahami kebutuhannya.

Ia menilai perubahan pendekatan ini menjadi penting karena inflasi medis di Indonesia masih berada di tingkat tinggi. Dalam paparan tersebut, inflasi medis Indonesia disebut mencapai 17,9%, tertinggi di Asia, sementara data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menunjukkan loss ratio asuransi kesehatan pada 2025 masih sebesar 127,39%.

Salah satu langkah yang dinilai dapat menopang keberlanjutan industri adalah penerapan risk-based pricing, yakni penetapan premi berdasarkan profil risiko masing-masing peserta. Industri juga didorong menerapkan clinical pathway dan formularium obat berbasis evidence-based medicine agar tindakan medis dan penggunaan obat lebih terstandar, sehingga risiko layanan berlebihan maupun layanan yang kurang memadai dapat ditekan.

Dampak bagi ekosistem dan efisiensi industri

Selain penyesuaian model penetapan premi, industri asuransi kesehatan juga diharapkan mempercepat digitalisasi melalui pemanfaatan artificial intelligence dan layanan telemedicine. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan layanan peserta, mendeteksi potensi fraud, serta memperbaiki efisiensi pengelolaan klaim dan administrasi kesehatan.

Marihot juga mengimbau penguatan kolaborasi antara perusahaan asuransi, rumah sakit, BPJS Kesehatan, regulator, dan pemangku kepentingan lain melalui optimalisasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan, implementasi utilization review, dan penguatan manajemen risiko. Menurutnya, sinergi antarpelaku menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan.

Peningkatan literasi dan inklusi asuransi kesehatan juga dipandang penting untuk memperluas kepesertaan dan memperbaiki distribusi risiko. Dengan basis peserta yang lebih luas, industri diharapkan dapat tumbuh lebih berkelanjutan sekaligus menyediakan cakupan perlindungan kesehatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang target OJK memperkuat ekosistem asuransi kesehatan hingga 2028, kami membahas pembentukan Task Force Antar Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebagai wadah kolaborasi regulator, kementerian, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan industri asuransi. Agenda utamanya mencakup integrasi pembiayaan kesehatan, perluasan kepesertaan ganda JKN dan asuransi swasta, serta penguatan pengendalian biaya—termasuk utilization review, sentralisasi data kesehatan, dan langkah antisipasi fraud di tengah inflasi medis yang tinggi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?