Papua dorong multiusaha kehutanan untuk perluas peluang karbon dan jasa lingkungan

Papua dorong multiusaha kehutanan untuk perluas peluang karbon dan jasa lingkungan
Peluang karbon Papua meningkat

Sektor kehutanan dinilai berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Papua bila dikelola secara berkelanjutan dan tidak hanya bertumpu pada kayu. Pendekatan ini mencakup pengembangan industri hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta perdagangan karbon untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.

Sorotan

  • APHI mendorong skema Multiusaha Kehutanan untuk optimalkan potensi Papua, melibatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan karbon.
  • APHI mengusulkan percepatan ekspor langsung kayu gergajian, diversifikasi jenis kayu olahan selain merbau, dan harmonisasi regulasi pusat-daerah.
  • Pemerintah daerah Papua, didukung Gubernur Mathius D. Fakhiri, melihat pengembangan jasa lingkungan dan karbon sebagai peluang ekonomi baru selain bisnis kehutanan konvensional.

Strategi multiusaha dan arah kebijakan

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Soewarso, menyatakan transformasi pengelolaan hutan melalui skema Multiusaha Kehutanan menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi kehutanan Papua. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya mengandalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan.

Soewarso mengatakan Papua memiliki potensi besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan. Ia menilai dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperbesar kontribusi sektor kehutanan Papua terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

APHI juga mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua sebagai panduan pengembangan sektor ini dalam jangka menengah dan panjang. Roadmap itu diharapkan memperkuat daya saing industri kehutanan, mendorong pembangunan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, memperluas pemanfaatan jasa lingkungan karbon, serta menyempurnakan kebijakan yang mendukung daya saing produk kehutanan Papua.

Dampak ekonomi daerah dan usulan percepatan

Selain roadmap, APHI mengusulkan sejumlah kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan sektor kehutanan di Papua. Usulan itu meliputi pembukaan akses ekspor langsung kayu gergajian dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai jenis kayu selain merbau, serta penyelarasan regulasi pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Multiusaha Kehutanan.

Di tingkat daerah, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyatakan pemerintah daerah mendukung pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dukungan tersebut menegaskan bahwa pengembangan jasa lingkungan dan karbon diposisikan sebagai peluang baru bagi ekonomi Papua di samping bisnis hasil hutan konvensional.

Pendanaan inovatif untuk konservasi taman nasional menjadi fokus dalam laporan kami sebelumnya, saat pemerintah menyiapkan model agar 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik bisa mandiri secara finansial pada 2030. Upaya ini mencakup reformasi regulasi serta pengembangan instrumen seperti kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi, ekowisata, dan skema kemitraan pemerintah-swasta untuk menarik investasi sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.