Pemerintah dan dua aplikator transportasi online menyepakati penurunan potongan komisi ojek online menjadi 8 persen yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026. Langkah ini muncul dari pembahasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam isu yang telah lama menjadi tuntutan para pengemudi.
Sorotan
- GoTo dan Grab sepakat menurunkan komisi driver ojol menjadi 8 persen, mulai berlaku efektif 1 Juli 2026.
- Penurunan komisi ini berpotensi meningkatkan pendapatan pengemudi dan mengubah struktur pendapatan di sektor transportasi online Indonesia.
- Kesepakatan melibatkan intervensi DPR RI dan pemerintah, menandai dorongan regulasi baru bagi ekosistem ojol, namun detail implementasi belum diumumkan.
Kesepakatan komisi dan waktu penerapan
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, kesepakatan penurunan komisi driver ojol menjadi 8 persen dicapai dalam pertemuan yang melibatkan GoTo dan Grab bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Jakarta.Skema baru tersebut dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026. Pembahasan mengenai besaran komisi itu disebut sebagai bagian dari upaya yang telah lama dinantikan para pengemudi ojek online.
Dampak bagi sektor transportasi online
Penurunan potongan komisi berpotensi mengubah pembagian pendapatan di sektor transportasi online Indonesia, terutama bagi pengemudi yang selama ini menyoroti besaran potongan dari platform. Bagi aplikator, kesepakatan ini juga menjadi penyesuaian operasional yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan mitra pengemudi.Dengan keterlibatan pemerintah, DPR RI, dan dua pemain besar industri, keputusan ini menandai dorongan regulasi dan politik yang lebih kuat dalam penataan ekosistem ojol. Namun, rincian lanjutan mengenai mekanisme penerapan di lapangan belum dijabarkan dalam materi yang tersedia.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang Satgas Mitigasi PHK, kami mengulas dorongan DPR agar satgas lebih fokus pada pencegahan dengan memetakan sektor dan perusahaan berisiko sejak dini sebagai dasar intervensi pemerintah. Kami juga menyoroti opsi langkah seperti insentif, dukungan akses pasar, serta penanganan kasus PHK yang dipicu beragam faktor—mulai dari biaya operasional, konflik manajemen, hingga tekanan likuiditas—agar dampaknya terhadap pekerja dan keberlanjutan usaha dapat ditekan.
Berita OJK Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
