BNPP didorong perkuat pengelolaan perbatasan untuk percepat pembangunan dan keamanan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Penguatan Pengelolaan Perbatasan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

BNPP didorong perkuat pengelolaan perbatasan untuk percepat pembangunan dan keamanan — Penguatan Perbatasan Nasional

Pemerintah menegaskan penguatan pengelolaan kawasan perbatasan sebagai agenda strategis untuk menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembahasan ini mengemuka setelah rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026.

Sorotan

BNPP berfokus menyelesaikan sengketa batas negara dengan Malaysia dan Timor Leste serta mempercepat pembangunan kawasan perbatasan sejak 2010.
Kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia menuntut pengawasan dan koordinasi lintas sektor akibat batas darat dengan tiga negara dan laut dengan sepuluh negara.
Isu prioritas mencakup penyelesaian sengketa Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara, serta percepatan infrastruktur jalan di Papua dan Kalimantan untuk keamanan dan ekonomi.

Mandat BNPP dan agenda penguatan perbatasan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang dibentuk sejak 2010, memegang dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan negara.

Dalam siaran persnya, Tito mengatakan Indonesia masih memiliki sejumlah isu perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste; sebagian sudah selesai, sementara sebagian lain masih dalam proses pembicaraan. Ia menambahkan pembangunan kawasan perbatasan penting agar masyarakat setempat merasakan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat nasionalisme.

Menurut Tito, kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera menjadi benteng pertahanan alami negara karena tingkat kesejahteraan warga berpengaruh pada ketahanan sosial dan keamanan. Ia juga menekankan kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan batas darat bersama tiga negara dan batas laut dengan sepuluh negara, yang menuntut pengawasan serta koordinasi lintas sektor.

Implikasi infrastruktur dan pengawasan wilayah

Tito mengapresiasi Komisi II DPR RI yang membentuk panitia kerja khusus perbatasan dan meninjau berbagai titik strategis sejak Oktober tahun lalu. Menurutnya, kunjungan lapangan ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste memberi dasar bagi pembahasan lanjutan mengenai langkah kebijakan.

Sejumlah isu yang kini menjadi perhatian bersama mencakup penyelesaian sengketa di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara, serta pembangunan dan penyambungan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, terutama di Papua dan Kalimantan. Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke disebut masih terputus-putus, sehingga percepatan konektivitas dinilai penting untuk mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang rencana penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan dan Papua, pemerintah menargetkan titik-titik perbatasan strategis yang masih minim fasilitas, sekaligus melanjutkan penguatan layanan lintas batas. Kami juga menyoroti prioritas pembangunan jalan perbatasan untuk mendukung patroli keamanan, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi, sejalan dengan pembangunan 15 PLBN terpadu pada periode 2015–2024.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?