Warga Bener Meriah tanggung perbaikan jalan nasional pascabencana

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Warga Bener Meriah perbaiki jalan nasional

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Ciaran Ryan

1 jam yang lalu

Warga Bener Meriah tanggung perbaikan jalan nasional pascabencana — Warga tanggung perbaikan jalan

Akses utama menuju Dataran Tinggi Gayo kembali terbuka setelah warga di Kecamatan Pintu Rime Gayo menyelesaikan perbaikan Jalan dan Jembatan Enang-Enang yang rusak akibat bencana pada akhir 2025. Peresmian pada 2 Juli 2026 menyoroti beban pembiayaan infrastruktur yang beralih ke masyarakat, meski jalur tersebut berstatus jalan nasional.

Sorotan

Warga Bener Meriah mengumpulkan dana hingga Rp1,08 miliar untuk memperbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang yang rusak berat pascalongsor.
Warga menyewa ekskavator dan menyediakan bahan bakar melalui iuran gotong royong, mempercepat pemulihan akses nasional vital bagi ekonomi dan layanan publik.
Pemerintah daerah menyebut perbaikan permanen baru dijadwalkan 2027, menyebabkan masyarakat menanggung biaya infrastruktur di luar pajak dan menyorot lemahnya koordinasi antarinstansi.

Pembiayaan swadaya untuk akses nasional

Seperti diberitakan Kompas, mengutip Kompas Indeks News Indonesia, warga mengumpulkan dana hingga Rp1,08 miliar untuk memperbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh, setelah akses itu tertutup longsor dan rusak berat. Dana tersebut tidak berasal dari APBN, APBA, atau APBK, melainkan dari donasi masyarakat yang memilih bertindak setelah menunggu perbaikan terlalu lama.

Warga menyewa ekskavator secara patungan, menyediakan bahan bakar, dan mengumpulkan batu agar jalur itu bisa dilalui kembali. Sahrial Abadi, penggerak perbaikan, menangis saat peresmian karena proyek yang semestinya menjadi tanggung jawab negara justru diselesaikan oleh masyarakat.

Jalan tersebut bukan sekadar akses lokal, tetapi jalur nasional yang menjadi urat nadi mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian menuju Dataran Tinggi Gayo. Karena itu, pemulihan konektivitas memiliki arti langsung bagi aktivitas ekonomi harian, pendidikan, dan akses layanan kesehatan di kawasan itu.

Tekanan pada kontrak fiskal dan layanan publik

Kasus ini memperlihatkan ketegangan antara kewajiban fiskal warga dan realisasi layanan dasar yang mereka harapkan dari pemerintah. Dalam naskah ini, pajak digambarkan sebagai bagian dari kontrak sosial, yakni warga memenuhi kewajiban kepada negara dengan imbalan penyediaan manfaat pemerintahan, termasuk infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

Namun pemerintah daerah menyebut ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara perbaikan permanen baru dijadwalkan pada 2027. Bagi warga, tenggat itu terlalu lama karena petani tetap harus mengangkut panen, anak-anak tetap harus bersekolah, dan pasien tetap harus mencapai rumah sakit.

Kondisi itu membuat masyarakat pada praktiknya menanggung biaya infrastruktur dua kali, pertama melalui pajak dan kedua melalui iuran langsung. Dari sudut pandang tata kelola, peristiwa di Bener Meriah memperkuat sorotan atas koordinasi antarpemerintah dan kecepatan respons belanja publik saat bencana merusak aset transportasi strategis.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penguatan Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, kami mengulas langkah transisi pemerintah untuk menjaga akses warga tetap terbuka setelah kerusakan pascabencana. Artikel itu merinci penguatan struktur jembatan agar kendaraan ringan masih bisa melintas, serta rencana pelebaran jalan dan pembangunan jembatan permanen bertahap hingga proyek jembatan bentang panjang yang ditargetkan mulai 2027.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?