Kemenkeu buka pembahasan pajak JHT lewat pertemuan dengan penasihat presiden
Pemerintah menjadwalkan pertemuan di Kementerian Keuangan pada Rabu, 8 Juli 2026, setelah muncul keberatan dari kalangan buruh atas pengenaan pajak Jaminan Hari Tua, atau JHT. Agenda makan siang antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal juga berlangsung di tengah keluhan soal sulitnya akses komunikasi dengan otoritas fiskal.
Sorotan
- Kemenkeu menjadwalkan pertemuan pada 7 Juli 2026 pukul 12.00 dengan Said Iqbal untuk membahas penghapusan pajak JHT di kantor kementerian.
- Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden, memprotes kebijakan pajak JHT dan pemotongan pesangon pekerja, menyoroti ketidakmampuan bertemu dengan Menteri Keuangan sebelumnya.
- Pertemuan Kemenkeu dan Said Iqbal berpotensi menjadi pembuka diskusi lanjutan terkait dampak kebijakan JHT terhadap pekerja serta hubungan pemerintah–buruh.
Pertemuan dijadwalkan di kantor Kemenkeu
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Purbaya menyatakan akan makan siang bersama Said Iqbal pada pukul 12.00 di kantornya di Kementerian Keuangan. Pernyataan itu disampaikan di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026, sebagai respons atas protes Said Iqbal terkait permintaan penghapusan pajak JHT.Purbaya belum memerinci pokok pembahasan yang akan dibawa dalam pertemuan tersebut. Namun, Said Iqbal sebelumnya sudah menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung guna membahas pembebasan pajak JHT.
Tekanan buruh atas kebijakan JHT
Sebelumnya, Said Iqbal mengkritik sulitnya menemui Menteri Keuangan meski sudah beberapa kali mengajukan permintaan pertemuan. Ia menyebut langkah itu ditempuh dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.Selain memprotes pengenaan pajak atas JHT, Said Iqbal juga menyoroti pemotongan uang pesangon pekerja. Pertemuan di Kemenkeu berpotensi menjadi jalur awal pembahasan lanjutan mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap pekerja dan hubungan pemerintah dengan kelompok buruh.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang rencana aksi buruh menuntut penghapusan pajak JHT, kami menyoroti agenda unjuk rasa di Kementerian Keuangan pada 9 Juli 2026 serta dorongan serikat agar tarif pajak JHT dibuat nol persen. Kami juga mencatat tuntutan lain seperti penghapusan pajak atas THR, pesangon, dan manfaat pensiun, yang dinilai menambah beban pekerja dan memicu desakan dialog dengan pemerintah.
Berita Labor Market Terbaru
- Forex
- Crypto