Indonesia menetapkan MBG sebagai kebijakan pertahanan nasional 2025-2029

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
MBG kebijakan pertahanan nasional

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Ciaran Ryan

1 jam yang lalu

Indonesia menetapkan MBG sebagai kebijakan pertahanan nasional 2025-2029 — MBG jadi kebijakan pertahanan

Pemerintah menempatkan program makan bergizi gratis, atau MBG, dalam kerangka kebijakan pertahanan nasional untuk periode 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Langkah ini mengaitkan penguatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan dengan pengelolaan Sistem Pertahanan Negara selama lima tahun ke depan.

Sorotan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai kebijakan nasional bidang pertahanan 2025-2029 bersama lima prioritas presiden.
Badan Gizi Nasional (BGN) dicantumkan sebagai unsur strategis dalam pertahanan nonmiliter untuk menjaga keselamatan nasional dari ketidakstabilan pangan dan isu gizi.
Kebijakan ini mendorong perluasan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah serta adaptasi doktrin Sishankamrata demi penguatan ketahanan nasional.

Posisi MBG dalam strategi pertahanan

Seperti diberitakan Kompas.com, lampiran Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 memasukkan MBG sebagai salah satu kebijakan nasional di bidang pertahanan 2025-2029, bersama lima program prioritas presiden. Dalam beleid itu, prioritas tersebut meliputi penyelenggaraan makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan pemenuhan alat utama sistem persenjataan.

Dokumen itu menempatkan program makan bergizi dalam arah pembangunan kemandirian bangsa yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perpres tersebut menyatakan pembentukan modal manusia dilakukan antara lain melalui program makan bergizi, peningkatan layanan dasar, dan peningkatan layanan sosial budaya.

Kebijakan tersebut juga menggabungkan penguatan kelembagaan untuk menghadapi berbagai dimensi ancaman, termasuk krisis pangan. Secara umum, Perpres 111 Tahun 2025 menjadi pedoman strategis pengelolaan Sistem Pertahanan Negara untuk lima tahun ke depan.

Dampak bagi kelembagaan dan ketahanan nonmiliter

Dalam matriks penyelenggaraan pertahanan nonmiliter, Badan Gizi Nasional, atau BGN, tercatat sebagai salah satu unsur pendukung strategis untuk menjaga keselamatan seluruh bangsa dari dampak ketidakstabilan pangan. Penempatan ini menunjukkan isu gizi dan pasokan pangan dipandang sebagai bagian dari daya tangkal nasional.

Aturan tersebut juga menegaskan bahwa kebijakan umum pertahanan negara menjadi pedoman bagi menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam menetapkan kebijakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, implementasi MBG dalam dokumen ini berpotensi memperluas koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam agenda ketahanan nasional.

Perpres itu sekaligus menggambarkan penguatan doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, atau Sishankamrata, yang lebih adaptif. Pendekatan ini menempatkan kualitas hidup masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam membangun ketahanan dan kemampuan menghadapi risiko strategis.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang sorotan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), dibahas laporan dugaan rangkap jabatan pimpinan BGN ke Ombudsman RI serta dampaknya terhadap efektivitas dan pengawasan program. Kami juga menyoroti fokus BGN menindaklanjuti kajian KPK mengenai kelemahan regulasi, risiko birokrasi berlapis, serta potensi pemborosan anggaran operasional, termasuk rencana pembentukan tim aksi untuk memperbaiki data dan mekanisme pembayaran.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?