Investor dapur MBG desak pencabutan moratorium di Jakarta

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Investor MBG desak moratorium Jakarta

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

17 jam yang lalu

Investor dapur MBG desak pencabutan moratorium di Jakarta — Investor desak moratorium dicabut

Tekanan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis meningkat setelah investor dapur menilai penghentian sementara pembangunan fasilitas baru menghambat kesiapan operasional mereka. Aksi di Jakarta pada Rabu, 8 Juli 2026, juga menyoroti klaim beban utang dan potensi kerugian besar pada ribuan dapur yang belum beroperasi.

Sorotan

Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG mendesak Badan Gizi Nasional mencabut moratorium pembangunan dapur baru di Jakarta sejak Rabu, 8 Juli 2026.
Moratorium menyebabkan 6.000 dapur MBG tidak beroperasi dengan nilai investasi Rp1,5 miliar–Rp2 miliar per dapur dan total kerugian diklaim miliaran rupiah.
Badan Gizi Nasional menahan pembangunan dapur baru untuk pemerataan dan standarisasi fasilitas, serta menyiapkan skema efisiensi tanpa membebani APBN.

Tuntutan investor dan skala dampak moratorium

Seperti diberitakan Kompas.com, massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG meminta Badan Gizi Nasional mencabut moratorium pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis saat berunjuk rasa di depan Lapangan IRTI, dekat Halte Transjakarta Balai Kota, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, Herwil Junaidi, mengatakan pembangunan dapur MBG menggunakan dana pribadi investor tanpa dana negara. Ia menyatakan moratorium membuat banyak dapur terbengkalai, sementara pemilik tetap menanggung biaya listrik, internet, tenaga kerja, serta kewajiban kepada perbankan, pemberi pinjaman, dan kontraktor.

Menurut Herwil, sekitar 6.000 dapur MBG hingga kini belum dapat beroperasi akibat kebijakan tersebut. Ia menambahkan 645 SPPG sudah memiliki perjanjian kerja sama dalam surat keputusan pertama, dan memperkirakan nilai investasi per dapur berada di kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar, sehingga total kerugian yang diklaim mencapai miliaran rupiah.

Alasan BGN menahan pembangunan dapur baru

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang Nanik menyampaikan pihaknya menerapkan moratorium pembangunan SPPG atau dapur MBG untuk menata penyebaran fasilitas yang belum merata di sejumlah daerah. Langkah itu juga ditujukan untuk membenahi dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi.

BGN menyatakan fokus pada perbaikan fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam program MBG. Nanik juga mengatakan dapur yang tidak sesuai standar akan dikenai suspend, sementara lembaga itu menyiapkan skema alternatif bagi pelaksanaan program di wilayah 3T agar tidak membebani APBN dan tetap sejalan dengan target efisiensi anggaran.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penetapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari kebijakan pertahanan nasional 2025-2029 melalui Perpres 111/2025, kami mengulas bagaimana MBG diposisikan untuk memperkuat kualitas SDM dan ketahanan pangan. Kami juga menyoroti BGN sebagai unsur strategis pertahanan nonmiliter yang berimplikasi pada perlunya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam implementasinya.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?