MPR dorong peran dalam tafsir konstitusi lewat koordinasi dengan MK

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
MPR dorong peran tafsir konstitusi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

16 jam yang lalu

MPR dorong peran dalam tafsir konstitusi lewat koordinasi dengan MK — MPR-MK perkuat koordinasi

Koordinasi kelembagaan terkait penafsiran UUD 1945 menguat setelah pimpinan MPR bertemu dengan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu, 8 Juli 2026. Pertemuan itu juga menghasilkan nota kesepahaman yang memperluas akses MPR terhadap salinan putusan MK dan membuka ruang permintaan keterangan dalam perkara konstitusi tertentu.

Sorotan

MPR meminta Mahkamah Konstitusi mendengarkan pandangan mereka sebelum menafsirkan konstitusi, menekankan kewenangan MPR dalam amandemen UUD 1945.
Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MK Suhartoyo menandatangani nota kesepahaman agar MPR menerima tembusan setiap putusan MK dan dapat diminta keterangan pada kasus tertentu.
Kesepakatan ini memperkuat komunikasi formal antara MPR dan MK, memperjelas pembedaan peran MPR dalam isu konstitusi dan DPR dalam pembentukan undang-undang.

Permintaan MPR dalam proses tafsir konstitusi

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua MPR Ahmad Muzani meminta MK mendengarkan pandangan MPR sebelum menafsirkan konstitusi dalam suatu putusan. Ia mengatakan MPR perlu didengar karena lembaga itu berwenang mengubah atau mengamandemen UUD 1945, sehingga dinilai memahami latar penyusunan dan perubahan konstitusi.

Muzani menyatakan MPR dan MK selama ini berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Menurut dia, kedua lembaga sepakat untuk tidak saling mencampuri urusan kewenangan maupun urusan internal, tetapi tetap berkomunikasi dalam pemberian tafsir atas konstitusi.

Ia juga menjelaskan bahwa keterlibatan MPR tidak berlaku untuk semua perkara. Dalam perkara yang berkaitan dengan tafsir undang-undang, keterangan cukup diminta dari DPR sebagai pembentuk undang-undang, sedangkan untuk perkara yang langsung menyangkut tafsir konstitusi, MPR yang akan dimintai keterangan.

MoU salinan putusan dan dampaknya bagi tata negara

Muzani dan Ketua MK Suhartoyo menandatangani nota kesepahaman mengenai salinan putusan dalam pertemuan tersebut. Melalui kesepakatan itu, MPR akan menerima tembusan setiap putusan MK.

Selain pengiriman salinan putusan, Muzani mengatakan MK juga dapat meminta keterangan dari MPR dalam perkara tertentu saat menyusun amar putusan. Ia tidak menampik bahwa pertemuan dengan pimpinan MK turut membahas sejumlah putusan yang berkaitan dengan UUD 1945.

Bagi tata kelola kelembagaan di Indonesia, pengaturan ini menandai penguatan jalur komunikasi formal antara lembaga pembentuk dan penafsir konstitusi. Langkah tersebut berpotensi memengaruhi proses penanganan perkara konstitusi dengan memperjelas pembedaan peran MPR dalam isu konstitusi dan DPR dalam perkara pembentukan undang-undang.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang MoU MPR–MK terkait salinan putusan, kami menyoroti penguatan kerja sama formal yang membuat MPR menerima tembusan setiap putusan MK. Kesepakatan itu juga membuka mekanisme bagi MK untuk meminta keterangan MPR pada perkara yang langsung menyentuh tafsir UUD 1945, sambil tetap membedakan peran DPR dalam perkara pembentukan undang-undang.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?