Pekalongan salurkan BLT DBHCHT kepada 500 buruh rokok pada 2026
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berlangsung bagi ratusan buruh pabrik rokok di Kota Pekalongan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli. Pada 2026, tiap penerima mendapat Rp600.000 untuk alokasi dua bulan, dengan skema yang lebih singkat dibanding periode sebelumnya karena efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Sorotan
- Pemerintah Kota Pekalongan menyalurkan BLT DBHCHT kepada 500 buruh rokok pada 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut menyalurkan bantuan serupa kepada 922 buruh pabrik rokok di perusahaan yang sama.
- Penyaluran BLT DBHCHT tahun 2026 hanya untuk dua bulan, tidak lagi empat bulan, karena efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Skema bantuan dan dasar penyaluran 2026
Seperti dikutip Okezone Economy Indonesia, program BLT DBHCHT ini berjalan sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 yang mengalokasikan dana tersebut untuk pembinaan lingkungan sosial, termasuk bantuan langsung kepada buruh pabrik rokok.Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Sugiyo, mengatakan jumlah buruh pabrik rokok yang menerima BLT DBHCHT dari Pemerintah Kota Pekalongan pada 2026 mencapai 500 orang. Masing-masing menerima Rp300.000 per bulan untuk dua bulan, yaitu Mei dan Juni, sehingga total yang diterima mencapai Rp600.000.
Dukungan provinsi dan dampak bagi buruh
Sugiyo memaparkan dukungan bantuan tidak hanya berasal dari pemerintah kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan kepada 922 buruh pabrik rokok di perusahaan yang sama dengan nilai yang serupa.Ia juga menjelaskan terdapat penyesuaian dalam pola penyaluran tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Jika pada periode sebelumnya bantuan dihitung untuk empat bulan, pada 2026 perhitungannya menjadi dua bulan karena kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang keberlanjutan program jaminan sosial ASN oleh PT TASPEN, perusahaan menyoroti empat isu krusial yang masih perlu dibenahi, mulai dari penguatan kelembagaan, kepesertaan PPPK, hingga kewajiban masa lalu pemerintah. TASPEN juga menekankan perlunya reformasi menyeluruh karena rasio klaim yang konsisten tinggi serta kejelasan skema pembayaran UPSL Rp25,8 triliun agar pendanaan program lebih berkelanjutan.
Berita Labor Market Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
