Kepala daerah hasil Pilkada 2024 tersandung OTT, biaya politik tinggi soroti risiko tata kelola

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pilkada 2024 dan OTT kepala daerah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

1 jam yang lalu

Kepala daerah hasil Pilkada 2024 tersandung OTT, biaya politik tinggi soroti risiko tata kelola — Kepala daerah terjaring OTT

Rangkaian operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah pada Juli 2026 memperkuat sorotan atas beban biaya politik yang besar setelah Pilkada serentak 2024. Dalam waktu kurang dari satu setengah tahun sejak pelantikan pada 20 Februari 2025, 15 kepala daerah hasil pilkada itu berurusan dengan KPK, termasuk 10 yang terjaring OTT sepanjang 2026.

Sorotan

KPK menetapkan 15 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 sebagai tersangka korupsi hingga Juli 2026, termasuk Etik Suryani (Sukoharjo) dan Suhardiman Amby (Kuantan Singingi).
Taksiran KPK menempatkan ongkos maju bupati/wali kota di Rp 30 miliar–Rp 100 miliar (bisa Rp 150 miliar di metro), jauh melampaui gaji resmi Rp 5–6 juta/bulan.
Biaya politik tinggi dan ketimpangan penghasilan resmi mendorong kepala daerah menggunakan mutasi pegawai, izin, dan proyek sebagai instrumen pengembalian modal politik, memperkuat risiko korupsi dan tata kelola buruk.

Deretan kasus Juli dan pola pembiayaan politik

Seperti dilaporkan Kompas, mengutip Indeks News Indonesia, KPK pada 1 Juli 2026 menetapkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, sebagai tersangka suap jual beli jabatan sekretaris daerah. Sepekan kemudian giliran Bupati Langkat Syah Afandin, lalu pada Kamis malam 9 Juli 2026 KPK menciduk Bupati Sukoharjo Etik Suryani atas dugaan pemerasan terhadap perangkat daerahnya sendiri.

Rangkaian kasus itu menempatkan Etik sebagai kepala daerah kesepuluh yang terjaring OTT sepanjang 2026. Ia juga menjadi bagian dari 15 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 yang kini berurusan dengan KPK, meski kelompok itu baru dilantik bersama pada 20 Februari 2025.

Data yang dikutip dalam naskah menunjukkan tekanan utamanya berada pada ongkos politik. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengakui gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 5 juta hingga Rp 6 juta per bulan, sementara taksiran KPK menempatkan modal calon bupati atau wali kota di kisaran Rp 30 miliar sampai Rp 100 miliar, dan dapat mencapai Rp 150 miliar di daerah metropolitan.

Ketimpangan antara penghasilan resmi dan biaya kontestasi itu mendorong jabatan diperlakukan sebagai investasi. Dalam kondisi seperti itu, mutasi pegawai, perizinan, dan proyek daerah menjadi saluran yang rentan dipakai untuk pengembalian modal politik.

Dampak terhadap tata kelola daerah

Kajian Litbang Kemendagri 2015 yang disebut dalam teks memperkirakan ongkos pencalonan bupati, wali kota, hingga gubernur mencapai Rp 20 miliar sampai Rp 100 miliar. Dengan struktur biaya seperti itu, penghasilan resmi selama masa jabatan lima tahun dinilai tidak cukup untuk menutup modal politik.

Naskah itu juga menautkan kondisi tersebut dengan kerangka segitiga kecurangan Donald Cressey, yaitu tekanan finansial, rasionalisasi, dan kesempatan akibat lemahnya pengawasan. Jual beli jabatan seperti yang disebut dalam kasus Kuantan Singingi dipandang menjadi salah satu instrumen tercepat karena nilai transaksinya besar dan permintaannya terus ada.

Dalam konteks yang lebih luas, politik uang dinilai tetap melekat karena hubungan antara politisi dan pemilih masih cenderung klientelistik, bukan programatik. Rujukan pada karya Herbert Kitschelt serta Aspinall dan Berenschot dalam Democracy for Sale 2019 memperlihatkan klientelisme masih berfungsi sebagai norma informal yang menghubungkan politisi, broker suara, dan pemilih, sehingga risiko korupsi pascapilkada terus berulang.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang seruan Presiden RI Prabowo Subianto agar aparat negara membenahi diri, kami menyoroti penekanan pada introspeksi dan penguatan integritas birokrasi sebagai respons atas tuntutan publik antikorupsi. Pernyataan itu juga menggarisbawahi bahwa kewenangan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung bersumber dari kepercayaan masyarakat, sehingga akuntabilitas dan penegakan integritas menjadi prioritas untuk menjaga tata kelola pemerintahan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?