Kejagung terima pelimpahan tiga perkara korupsi terkait Febrie Adriansyah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pelimpahan kasus Febrie Adriansyah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

1 jam yang lalu

Kejagung terima pelimpahan tiga perkara korupsi terkait Febrie Adriansyah — Kasus Febrie Adriansyah di Kejagung

Pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret nama Febrie Adriansyah kini dipusatkan di Kejaksaan Agung di tengah tingginya perhatian publik. Langkah ini disebut ditujukan untuk mempercepat penanganan perkara sekaligus memperkuat koordinasi antara penyidik Polri dan jaksa.

Sorotan

Kejaksaan Agung menerima pelimpahan tiga perkara korupsi dari Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya pada 11 Juli 2026.
Tiga perkara yang dilimpahkan mencakup dugaan korupsi dan TPPU terkait batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel, dengan 15 saksi serta dua ahli sudah diperiksa.
Pemusatan penanganan di Kejaksaan Agung mempercepat konsolidasi alat bukti dan memperjelas proses hukum kasus korupsi bernilai besar.

Pelimpahan perkara dan alasan percepatan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kejaksaan Agung resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dari Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya pada Sabtu, 11 Juli 2026. Pelaksana Tugas Jampidsus Rudi Margono mengatakan pelimpahan itu dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mempercepat penyelesaian perkara dan memperkuat profesionalisme serta sinergi antarlembaga.

Rudi menyatakan publik menaruh perhatian besar terhadap perkembangan tiga perkara tersebut, sehingga kedua institusi sepakat mendorong proses penyelesaian yang lebih cepat. Ia menambahkan sinergi difokuskan pada pengembangan alat bukti, optimalisasi barang bukti, dan koordinasi yang lebih intensif antara penyidik Polri dan Kejaksaan.

Ia juga menegaskan koordinasi dengan Kortas Tipidkor Polri tetap berjalan meski penanganan perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Menurut dia, kerja bersama itu diperlukan hingga perkara memperoleh kepastian hukum.

Dampak penanganan bagi penegakan hukum korupsi

Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan pelimpahan tersebut merupakan bentuk sinergi antaraparat penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi. Ia menyebut penyidikan atas tiga perkara itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk mendukung sinergisitas yang sebelumnya disampaikan pihak Jampidsus.

Sebelum pelimpahan, penyidik Polri telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tiga perkara yang dilimpahkan mencakup dugaan korupsi dan TPPU terkait batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Pemusatan penanganan di Kejaksaan Agung berpotensi mempercepat konsolidasi alat bukti dan memperjelas arah proses hukum pada kasus-kasus yang mendapat sorotan tinggi. Bagi sektor penegakan hukum, langkah ini juga mencerminkan upaya mempererat koordinasi antarinstansi dalam penyelesaian perkara korupsi berskala besar.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyitaan aset Rp 543 miliar dan emas 74 kg dalam penyidikan tiga perkara dugaan korupsi dan TPPU, kami menyoroti langkah Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri yang telah memeriksa 15 saksi serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Saat itu, penetapan tersangka disebut akan dilakukan dalam waktu dekat, sementara kasus yang dikaitkan dengan pengadaan batu bara PLN/PLTU, PT Asabri, dan Krakatau Steel kian menyita perhatian publik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?