Kasus Febrie Adriansyah menjadi ujian profesionalitas Polri

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kasus Febrie Adriansyah dan Polri

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

56 mnt lalu

Kasus Febrie Adriansyah menjadi ujian profesionalitas Polri — Ujian profesionalitas Polri

Sorotan terhadap penetapan mantan pejabat tinggi Kejaksaan sebagai tersangka memperkuat perhatian pada independensi penegakan hukum di Indonesia. Perkara yang menjerat Febrie Adriansyah juga dinilai menguji hubungan antarlembaga penegak hukum, terutama dalam penanganan dugaan korupsi dan TPPU.

Sorotan

Penyidik menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, menunjukkan keberanian penegak hukum menangani kasus korupsi dan pencucian uang di tingkat tinggi.
Ahli hukum menekankan pentingnya kecukupan alat bukti, perlindungan saksi kunci melalui LPSK, dan potensi penahanan untuk menjaga integritas penyidikan.
Kasus ini menjadi ujian profesionalitas Polri, dengan tuntutan penyidikan transparan, bebas konflik kepentingan, dan prosedur hukum yang ketat di tengah sorotan publik.

Penilaian ahli atas proses penyidikan

Seperti diberitakan Kompas.com, pakar hukum pidana Chairul Huda menilai langkah penyidik menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, sebagai tersangka menunjukkan keberanian menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. Ia mengatakan penetapan tersangka tidak dilakukan secara sembarangan, terlebih karena yang bersangkutan sebelumnya memiliki pengaruh dan kewenangan besar.

Chairul menyatakan penyidik harus memiliki alat bukti yang cukup karena perkara ini mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi saksi-saksi kunci melalui kerja sama dengan LPSK agar proses pembuktian berjalan optimal.

Menurut dia, penahanan juga perlu dipertimbangkan apabila ada potensi tersangka menghilangkan barang bukti. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga integritas proses penyidikan yang sedang berjalan.

Dampak terhadap kredibilitas institusi

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan penetapan tersangka terhadap mantan Jampidsus sah sepanjang memenuhi syarat dalam hukum acara pidana. Ia menegaskan status atau jabatan seseorang, termasuk mantan pejabat tinggi Kejaksaan, tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Meski demikian, Bambang menilai perkara ini sangat sensitif karena melibatkan mantan pejabat penegak hukum. Karena itu, penyidikan perlu dijalankan secara hati-hati, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.

Ia menambahkan kasus ini menjadi momentum bagi Polri untuk menunjukkan profesionalitas di tengah sorotan publik dan persepsi negatif yang masih melekat. Bambang juga mengingatkan penyidik harus memastikan sedikitnya dua alat bukti yang sah, konstruksi perkara yang logis, serta seluruh prosedur penyidikan dijalankan sesuai ketentuan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penetapan eks Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara dan TPPU, kami mengulas bagaimana penyidikan Polri berkembang hingga menyinggung keterkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri serta kasus di anak perusahaan PT Krakatau Steel. Kami juga menyoroti rangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi dan penyitaan barang bukti bernilai besar, termasuk uang tunai, emas batangan, dan dokumen, yang menjadi bagian dari pendalaman perkara.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?