Dapen BCA siap menyesuaikan aturan pembayaran manfaat pensiun setelah kebijakan baru OJK

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Dapen BCA sesuaikan aturan pensiun

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

9 jam yang lalu

Dapen BCA siap menyesuaikan aturan pembayaran manfaat pensiun setelah kebijakan baru OJK — Dapen BCA siap adaptasi aturan

Perubahan aturan pembayaran manfaat pensiun di Indonesia mendorong dana pensiun pemberi kerja menyiapkan penyesuaian tata kelola internal. Bagi Dapen BCA, langkah itu mencakup perubahan Peraturan Dana Pensiun setelah aturan turunan teknis dari OJK resmi diterbitkan.

Sorotan

OJK menetapkan kebijakan baru melalui KEP-54/D.05/2026 agar pembayaran manfaat pensiun bisa dipilih sekaligus atau berkala, sesuai putusan MK terbaru.
Dapen BCA menyatakan perubahan aturan internal akan dilakukan setelah regulasi teknis OJK terbit, tanpa dampak langsung pada portofolio investasi mereka.
Pembayaran manfaat pensiun Dapen BCA mencapai Rp455 miliar, naik 13% YoY, sementara OJK memperbolehkan pencairan sekaligus tanpa batasan nilai seperti aturan sebelumnya.

Penyesuaian kebijakan dan proses perubahan aturan internal

Seperti diberitakan KONTAN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan baru mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025. Putusan itu memberi ruang bagi peserta dana pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala.

OJK kemudian menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-54/D.05/2026 yang mengatur pemberian persetujuan atau kebijakan berbeda dengan peraturan OJK terkait pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda atau duda, serta anak. Dalam kebijakan tersebut, dana pensiun wajib lebih dulu mengubah Peraturan Dana Pensiun dan memperoleh pengesahan perubahan itu dari OJK sebelum menjalankan pembayaran manfaat sebagai tindak lanjut putusan MK.

Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Sutrisno, mengatakan perseroan berkomitmen mematuhi setiap ketentuan regulator. Ia menyatakan proses penyesuaian atau perubahan Peraturan Dana Pensiun akan dilakukan setelah regulasi dan aturan teknis turunan resmi dari OJK diterbitkan.

Menurut dia, pelaksanaan perubahan itu akan berjalan secara terukur setelah draf perubahan selesai disusun secara internal. Setelah itu, perubahan Peraturan Dana Pensiun diteruskan kepada regulator untuk diperiksa dan disahkan secara resmi.

Dampak terhadap pengelolaan dana dan industri pensiun

Dapen BCA mengelola program pensiun iuran pasti, sehingga peserta saat pensiun menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Karena itu, perubahan mekanisme pembayaran manfaat disebut tidak berdampak langsung pada portofolio investasi internal Dapen BCA.

Budi mengatakan komposisi penempatan investasi tetap berjalan konsisten sesuai arahan investasi dan kriteria pengelolaan aset peserta yang telah ditetapkan. Meski demikian, perusahaan tetap memeriksa setiap detail aturan teknis dari regulator agar pengelolaan dana tetap aman dan patuh pada ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengungkapkan pembayaran manfaat pensiun di Dapen BCA tercatat sebesar Rp455 miliar, naik 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di tingkat industri, OJK juga menetapkan bahwa manfaat pensiun yang berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan atau uang penggantian hak dapat dibayarkan sekaligus atau berkala sesuai pilihan peserta, janda atau duda, maupun anak.

OJK juga memperbolehkan dana pensiun membayarkan manfaat tersebut secara sekaligus tanpa memperhatikan batasan nilai pembayaran sekaligus maupun kondisi tertentu yang sebelumnya diatur dalam ketentuan lama. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, mengatakan keputusan itu berlaku hingga dicabut atau sampai ada ketentuan baru dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memberi kepastian hukum atas implementasi putusan MK sekaligus menjaga kepentingan peserta, keberlangsungan penyelenggaraan dana pensiun, dan stabilitas industri.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang ketentuan baru OJK terkait pembayaran manfaat pensiun pascaputusan MK, kami membahas penerbitan KEP-54/D.05/2026 yang memberi pilihan pencairan sekaligus atau berkala bagi peserta maupun ahli waris. Kami juga menyoroti bahwa manfaat dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak dapat dibayarkan tanpa batasan nilai tertentu, dengan syarat dana pensiun terlebih dahulu mengubah Peraturan Dana Pensiun dan mendapatkan pengesahan OJK.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?