Koalisi buruh siapkan usulan revisi RUU ketenagakerjaan untuk PHK dan outsourcing

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Usulan revisi RUU Ketenagakerjaan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

4 jam yang lalu

Koalisi buruh siapkan usulan revisi RUU ketenagakerjaan untuk PHK dan outsourcing — Usulan baru RUU Ketenagakerjaan

Menjelang pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Koalisi Besar Buruh Indonesia merumuskan delapan isu prioritas yang akan diajukan kepada DPR. Agenda itu mencakup aspek inti hubungan industrial, dari tata cara PHK dan pesangon hingga outsourcing, pengupahan, dan pengawasan ketenagakerjaan.

Sorotan

Koalisi Besar Buruh Indonesia menyiapkan delapan usulan revisi RUU Ketenagakerjaan terkait PHK, pesangon, kontrak, outsourcing, pengupahan, dan tenaga kerja asing.
Sebanyak 18 konfederasi dan 157 federasi tingkat nasional membentuk koalisi terbesar gerakan buruh dalam sejarah Indonesia untuk mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Pekan depan, pimpinan konfederasi dijadwalkan menyerahkan draf usulan revisi dan aspirasi secara langsung kepada pimpinan DPR melalui sekretariat bersama.

Delapan agenda yang disiapkan untuk DPR

Seperti dilaporkan Kompas.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan delapan usulan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama konfederasi dan federasi yang tergabung dalam Koalisi Besar Buruh Indonesia. Dalam konferensi pers di Bekasi pada Selasa (14/7/2026), ia menyebut isu yang dibahas meliputi tata cara pemutusan hubungan kerja, pesangon, sistem kontrak, outsourcing, pengupahan, upah sektoral, tenaga kerja asing, serta pengawasan dan sanksi.

Menurut Andi, delapan isu itu menjadi persoalan utama yang selama ini dihadapi pekerja dan saat ini masih terus disempurnakan sebelum diserahkan kepada DPR. Ia juga menegaskan proses penyusunan dilakukan secara terbuka tanpa dominasi dari salah satu konfederasi, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pokok pikiran berdasarkan persoalan di dunia ketenagakerjaan.

Konsolidasi buruh dan implikasi pembahasan

Koalisi Besar Buruh Indonesia menyatakan optimistis dapat mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan karena menghimpun mayoritas organisasi buruh di Indonesia. Andi mengatakan 18 konfederasi dengan 157 federasi tingkat nasional bergabung dalam koalisi tersebut, yang menurutnya menjadi persatuan terbesar dalam sejarah gerakan buruh di Indonesia.

Ia menjelaskan organisasi yang bergabung memiliki latar belakang dan pandangan yang beragam, namun sepakat bersatu untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Sebagai bagian dari konsolidasi itu, seluruh konfederasi juga membentuk sekretariat bersama yang didanai secara gotong royong, sementara pekan depan para pimpinan konfederasi dijadwalkan menemui pimpinan DPR untuk menyerahkan draf usulan dan menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang perlambatan kredit konsumsi di 2026, kami membahas bagaimana gelombang PHK mulai membayangi kemampuan bayar rumah tangga dan berpotensi menekan kualitas aset perbankan pada semester II. Kami menyoroti segmen paling rentan seperti kartu kredit dan kredit tanpa agunan, serta langkah bank memperketat manajemen risiko dan monitoring untuk menahan kenaikan NPL.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?