Pemerintah siapkan pembelaan hukum atas gugatan patriot bond di MK
Pemerintah mulai menyiapkan respons hukum setelah ketentuan patriot bond dalam UU P2SK digugat ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini muncul di tengah sorotan atas pasal yang mengatur obligasi khusus BPI Danantara dan implikasinya terhadap pengawasan hukum serta perpajakan.
Sorotan
- Pemerintah menyiapkan tim ahli hukum untuk membela kebijakan patriot bond di Mahkamah Konstitusi, menunggu putusan atas gugatan Koalisi Anti-Pencucian Uang Danantara.
- Koalisi Anti-Pencucian Uang Danantara menggugat konstitusionalitas Pasal 50A ayat 5 dan 6 UU P2SK terkait Obligasi Khusus BPI Danantara ke MK pada 14 Juli 2026.
- Ketentuan patriot bond dinilai berpotensi menciptakan kekebalan hukum, melemahkan penegakan hukum, dan menghambat pengawasan perpajakan di sektor keuangan Indonesia.
Persiapan pembelaan atas uji materi
Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, ia menyiapkan sejumlah ahli hukum untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat.Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa 14 Juli 2026, Menteri Keuangan itu menyatakan pemerintah akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melihat bagaimana hasil gugatan itu akan diputuskan.
Dampak gugatan bagi sektor keuangan
Sebelumnya, Koalisi Anti-Pencucian Uang Danantara secara resmi mengajukan permohonan pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ke Mahkamah Konstitusi.Koalisi menilai ketentuan mengenai Obligasi Khusus BPI Danantara berpotensi menciptakan kekebalan hukum yang dapat melemahkan penegakan hukum, menghambat pengawasan perpajakan, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin UUD 1945. Permohonan yang diajukan pada Selasa 14 Juli itu menguji konstitusionalitas Pasal 50A ayat 5 dan Pasal 50A ayat 6 UU P2SK.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang kasus Febrie Adriansyah, kami mengulas menguatnya perdebatan soal akuntabilitas aparat dan lemahnya pengawasan setelah ia mundur lalu ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Kami juga membahas dorongan agar KPK mengambil alih penanganan perkara tersebut serta implikasinya terhadap relasi antarlembaga dan kepercayaan publik terhadap tata kelola di sektor publik dan BUMN.
Berita Bank Indonesia Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
