Istana buka ruang kenaikan gaji TNI-Polri seiring dorongan penerimaan negara

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kenaikan gaji TNI-Polri

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Andreas Kristo

10 jam yang lalu

Istana buka ruang kenaikan gaji TNI-Polri seiring dorongan penerimaan negara — Gaji TNI-Polri naik?

Pemerintah memberi sinyal bahwa perbaikan kesejahteraan aparat negara tetap menjadi bagian dari agenda yang lebih luas di tengah upaya memperkuat fiskal. Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya gaji layak bagi TNI dan Polri agar praktik pemerasan terhadap rakyat tidak terjadi lagi.

Sorotan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan kenaikan gaji TNI-Polri bergantung pada kemampuan fiskal dan penguatan penerimaan negara.
Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk meningkatkan pemasukan negara dan menekan praktik under invoicing, under reporting, serta transfer pricing.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya gaji layak bagi TNI, Polri, guru, dan tenaga kesehatan guna memperbaiki layanan publik dan menekan korupsi.

Sinyal kebijakan dan batas fiskal

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak memberi jawaban tegas saat ditanya apakah pernyataan Presiden Prabowo menjadi sinyal kenaikan gaji TNI dan Polri. Di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026), ia hanya menyatakan bahwa pemerintah ingin semuanya membaik.

Prasetyo mengatakan kenaikan gaji pada dasarnya merupakan bentuk apresiasi bagi TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menyinggung langkah Prabowo yang langsung menaikkan gaji hakim ketika baru menjabat sebagai Presiden.

Namun, ia menegaskan setiap kenaikan gaji aparat negara harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah. Karena itu, pemerintah kini mendorong penguatan penerimaan dari berbagai aspek sambil menjaga ruang anggaran.

Upaya pemerintah memperbesar pemasukan

Dalam penjelasannya, Prasetyo mengaitkan perbaikan kesejahteraan aparatur dengan dorongan terhadap ekonomi nasional dan peningkatan manfaat yang masuk ke negara. Ia menyebut pembentukan Danantara sebagai bagian dari upaya agar keuntungan ekonomi lebih besar dinikmati negara.

Ia juga mengatakan kebijakan ekspor satu pintu yang ditempuh pemerintah bertujuan menambah pemasukan negara. Menurut dia, aturan itu diarahkan untuk menekan praktik under invoicing, under reporting, serta transfer pricing yang selama ini membuat pelaporan volume dan harga ekspor tidak sesuai.

Sebelumnya, Prabowo dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026), mengatakan tentara dan polisi perlu digaji secara layak agar tidak memeras rakyat. Ia juga menegaskan guru, dokter, perawat, dan pegawai negeri memerlukan gaji yang baik agar pelayanan publik membaik dan praktik korupsi dapat ditekan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang aturan baru kenaikan pangkat ASN, dibahas terbitnya Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025 yang membuka peluang kenaikan pangkat reguler meski melampaui pangkat atasan langsung hingga batas tertinggi sesuai kualifikasi pendidikan. Ulasan itu juga menyoroti perubahan struktur kepegawaian, termasuk lonjakan jumlah PPPK dan penurunan jumlah PNS, yang menjadi bagian dari penataan manajemen aparatur di sektor publik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?