Pemprov DKI siapkan keputusan gugatan dan skema pendanaan untuk JPO Tendean
Pemprov DKI Jakarta menjadwalkan rapat khusus pekan depan untuk menentukan respons atas tuntutan ganti rugi terkait truk yang menabrak JPO Tendean di Jakarta Selatan. Agenda itu juga mencakup percepatan pembangunan kembali fasilitas penyeberangan di koridor padat, di tengah keterbatasan pendanaan melalui APBD murni.
Sorotan
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memutuskan pekan depan terkait gugatan terhadap perusahaan pemilik truk yang menabrak JPO Tendean.
- Pemprov DKI menyiapkan skema pendanaan alternatif di luar APBD untuk percepatan pembangunan ulang JPO Tendean yang roboh.
- Opsi dana mencakup CSR perusahaan, kerja sama strategic partner berbasis naming rights, dan pendanaan dari Koefisien Lantai Bangunan serta Surat Persetujuan Peningkatan Luas Lantai.
Rapat pekan depan bahas gugatan dan pembangunan ulang
Seperti dilaporkan Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rapat khusus pekan depan akan memutuskan langkah yang harus diambil Pemprov DKI terhadap perusahaan pemilik truk yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Ia menyatakan keputusan mengenai kemungkinan tuntutan kepada perusahaan akan dibahas dalam forum tersebut.Selain aspek ganti rugi, rapat itu juga membahas pembangunan kembali JPO Tendean yang roboh. Pramono menyebut insiden itu baru terjadi, sehingga pemerintah provinsi masih menyusun opsi penanganan yang dapat segera dijalankan.
Opsi pendanaan di luar APBD
Pramono mengatakan pembangunan JPO berpotensi memakan waktu lama jika hanya mengandalkan APBD, karena pengajuan anggaran harus melalui APBD Perubahan. Kondisi itu mendorong Pemprov DKI mencari sumber pembiayaan lain agar proyek bisa lebih cepat dimulai.Opsi yang dipertimbangkan mencakup dana tanggung jawab sosial perusahaan, kerja sama strategic partner dengan skema naming rights, serta pendanaan dari Koefisien Lantai Bangunan dan Surat Persetujuan Peningkatan Luas Lantai. Menurut Pramono, JPO Tendean perlu segera dibangun kembali karena berada di kawasan yang ramai dilalui masyarakat.
Dalam artikel kami sebelumnya, sorotan DPRD DKI terhadap proyek sistem peringatan dini banjir senilai sekitar Rp250 miliar yang dibiayai pinjaman PEN menekankan perlunya transparansi atas wujud, fungsi, dan penggunaan anggarannya. DPRD juga mendorong Inspektorat menyampaikan hasil audit internal serta membuka kemungkinan pemeriksaan hukum bila ditemukan masalah, di tengah rencana Pemprov DKI kembali memanfaatkan skema pembiayaan seperti obligasi daerah.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto