Indonesia dorong pengesahan IP-CEPA untuk perluas akses ekspor ke Amerika Latin

Indonesia dorong pengesahan IP-CEPA untuk perluas akses ekspor ke Amerika Latin
Peluang ekspor ke Amerika Latin

Pemerintah Indonesia mendorong percepatan pengesahan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau IP-CEPA, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI di Jakarta pada Kamis, 16 Jul. Langkah ini diposisikan sebagai upaya strategis untuk memperluas akses pasar ekspor nasional ke kawasan Amerika Latin sekaligus mempercepat manfaat ekonomi dari perjanjian tersebut.

Sorotan

  • Komisi VI DPR RI menyetujui pengesahan IP-CEPA melalui Peraturan Presiden, mempercepat jalur ratifikasi perjanjian dagang Indonesia-Peru.
  • IP-CEPA menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses ekspor Indonesia ke pasar Amerika Latin, mendukung diversifikasi pasar di luar mitra tradisional.
  • Kementerian Perdagangan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan APBN 2022–2025, mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI.

Pengesahan IP-CEPA dan agenda rapat

Seperti disampaikan Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI di Gedung DPR-RI, Jakarta. Dalam pembahasan rencana pengesahan IP-CEPA, pemerintah menegaskan perjanjian dagang dengan Peru itu menjadi instrumen penting untuk membuka jalur ekspor Indonesia ke pasar Amerika Latin.

Budi Santoso menyatakan pemerintah merekomendasikan pengesahan IP-CEPA melalui Peraturan Presiden agar manfaat ekonomi dari perjanjian itu dapat segera dirasakan. Komisi VI DPR RI menyetujui pengesahan IP-CEPA melalui Peraturan Presiden, sehingga proses ratifikasi memperoleh dukungan politik di tingkat parlemen.

Dampak bagi perdagangan dan kinerja anggaran

Persetujuan tersebut memberi dasar bagi penguatan strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia di luar mitra tradisional. Bagi sektor perdagangan, perluasan akses ke Amerika Latin dapat mendukung peluang ekspor baru sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi bilateral.

Selain membahas IP-CEPA, rapat kerja juga menelaah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025 yang memuat kinerja pengelolaan anggaran Kementerian Perdagangan. Komisi VI DPR RI mengapresiasi capaian kementerian yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya, sehingga Kemendag mempertahankan opini tersebut selama empat tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2025.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kinerja anggaran BNPP RI pada 2025, dibahas realisasi belanja yang nyaris penuh, yakni Rp 213,5 miliar dari pagu Rp 214,8 miliar, meski ada penyesuaian belanja pemerintah. Laporan itu juga menyoroti keberhasilan BNPP mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 2024 untuk ke-11 kali berturut-turut, serta capaian penilaian kinerja anggaran dan reformasi birokrasi yang tetap tinggi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.