BGN targetkan pelunasan utang Rp 1,6 triliun setelah temuan laporan keuangan 2025

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BGN targetkan pelunasan utang 2025

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

17.07.2026

BGN targetkan pelunasan utang Rp 1,6 triliun setelah temuan laporan keuangan 2025 — BGN target utang lunas

Badan Gizi Nasional menghadapi kewajiban kepada pihak ketiga senilai Rp1,609 triliun yang tercatat dalam laporan keuangan audited Tahun Anggaran 2025. Kewajiban itu berasal dari berbagai pos belanja pada era kepemimpinan sebelumnya dan kini diproses untuk diselesaikan pada 2026.

Sorotan

BGN melaporkan utang Rp1,609 triliun dalam Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025, terdiri dari 10 komponen utama belanja operasional dan modal.
Pelunasan utang Rp1,6 triliun masih menunggu revisi anggaran dan review internal sebelum dana dapat dicairkan melalui DIPA oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
BGN memprioritaskan pembayaran utang pada 2026 untuk tagihan yang telah diverifikasi, menunjukkan tekanan pada vendor akibat blokir alokasi anggaran.

Rincian kewajiban dan proses verifikasi anggaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, Pelaksana harian Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan permintaan maaf kepada pihak ketiga dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Jumat, 17 Juli 2026, karena masih ada tagihan yang belum dapat dibayarkan seluruhnya akibat proses administrasi yang berjalan. Ia mengatakan angka utang Rp1.609.045.519.861 terungkap dalam Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, BGN memaparkan 10 komponen kewajiban, termasuk belanja bahan Rp16,1 miliar, sertifikasi Rp111,6 miliar, jasa konsultan Rp200 juta, sewa Rp121,9 juta, honor narasumber Rp812,9 juta, jasa lainnya Rp330,4 miliar, kewajiban kepada Universitas Pertahanan Rp7,39 miliar, perjalanan dinas Rp684,3 juta, tunggakan bantuan pemerintah MBG Rp100,6 miliar, serta belanja modal aset Rp1,04 triliun untuk pembangunan dapur APBN.

Arumsari menjelaskan BGN sedang mengajukan revisi anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sebelum tunggakan dapat dicairkan melalui mekanisme DIPA, proses peninjauan ulang masih harus dilalui, termasuk review oleh Kuasa Pengguna Anggaran, inspektorat internal, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dampak bagi mitra dan target pelunasan 2026

Besarnya kewajiban ini menunjukkan tekanan administratif dan keuangan pada pelaksanaan program BGN, terutama bagi vendor dan pihak ketiga yang menunggu pembayaran atas pengadaan barang, jasa, serta dukungan operasional program. Komponen terbesar berasal dari belanja modal aset, disusul jasa lainnya dan sertifikasi, yang menandakan paparan utang tersebar pada kegiatan operasional dan pembangunan infrastruktur.

Meski alokasi anggaran untuk sementara masih diblokir, BGN menyatakan kewajiban tersebut akan diselesaikan pada tahun ini. Arumsari mengatakan pembayaran pada 2026 akan diprioritaskan untuk tunggakan yang telah melewati proses review dan dinyatakan sesuai ketentuan, sehingga dapat segera dibayarkan oleh DJA.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang tunggakan Rp1,6 triliun BGN kepada pihak ketiga, kami mengulas bahwa kewajiban untuk pekerjaan tahun 2025 yang sudah selesai itu masih diproses pembayarannya melalui mekanisme tunggakan pada DIPA 2026. Saat itu, BGN menyebut sebagian nilai sudah terverifikasi sebagai utang resmi, sementara sisanya masih menunggu verifikasi administratif sehingga pembayaran belum bisa dituntaskan sekaligus.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?