Danantara Sumber Daya Indonesia kelola devisa U.S.$10,5 miliar saat pemerintah perketat pengawasan ekspor

Danantara Sumber Daya Indonesia kelola devisa U.S.$10,5 miliar saat pemerintah perketat pengawasan ekspor
Dolar miliaran dikelola Danantara

Pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas untuk menekan kebocoran devisa dan mempersempit selisih harga jual domestik dengan pasar global. Dalam rapat kabinet di Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia telah mengelola devisa lebih dari U.S.$10,5 miliar dalam waktu sekitar satu bulan dua minggu operasi.

Sorotan

  • Danantara Sumber Daya Indonesia mengelola devisa sebesar U.S.$10,5 miliar di tengah pengetatan pengawasan ekspor oleh pemerintah.
  • Pemerintah akan menindak pelaku usaha yang menyalahgunakan celah perdagangan untuk mencegah kebocoran devisa dan memperkuat kas negara.
  • Prabowo menegaskan ketegasan kebijakan domestik tidak merusak prospek investasi Indonesia, bahkan mendapat apresiasi dari lembaga pengawas keuangan global.

Dampak bagi reformasi ekonomi nasional

Menurut Okezone, pengetatan aturan ekspor ini diposisikan sebagai fondasi untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi dan memastikan hasil eksploitasi kekayaan alam kembali ke kas negara. Pemerintah menyatakan akan menindak pelaku usaha yang dinilai menyalahgunakan celah perdagangan guna menyumbat kebocoran devisa yang merugikan negara.

Prabowo juga mengatakan kekhawatiran bahwa kebijakan domestik yang lebih tegas akan merusak prospek investasi Indonesia tidak terbukti. Menurutnya, lembaga pengawas keuangan global justru memberikan apresiasi terhadap keseriusan reformasi ekonomi yang sedang dijalankan.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang kebocoran kekayaan negara, Presiden Prabowo menyoroti aliran keluar kekayaan nasional yang disebut mencapai ribuan triliun rupiah per tahun dan memicu distorsi ekonomi. Ia menyebut praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan sebagai sumber utama, sehingga pemerintah menegaskan akan memperketat pengawasan perdagangan, perpajakan, dan arus barang lintas batas untuk menutup celah kebocoran.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.