BNPB hadapi dorongan audit pengadaan darurat usai OTT KPK

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Evaluasi audit BNPB pasca OTT

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Oksana Koneva

9 jam yang lalu

BNPB hadapi dorongan audit pengadaan darurat usai OTT KPK — Audit BNPB pasca OTT KPK

Pengawasan atas belanja kebencanaan menjadi sorotan setelah operasi tangkap tangan KPK di BNPB menyeret sejumlah pihak di Jabodetabek. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Komisi VIII DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh agar layanan tanggap darurat dan distribusi bantuan tidak terganggu.

Sorotan

Komisi VIII DPR RI meminta audit investigatif dan evaluasi total tata kelola pengadaan darurat di BNPB pasca OTT KPK terhadap pejabatnya.
OTT KPK pada 13 Oktober 2026 mengamankan Sekretaris Utama BNPB Rustian dan 13 orang terkait dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai kebencanaan.
Pengawasan internal dan transparansi penunjukan vendor di BNPB didorong diperketat untuk mencegah penyalahgunaan diskresi anggaran dalam masa darurat.

Dorongan audit dan evaluasi pengadaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta evaluasi menyeluruh dan audit investigatif atas tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat di BNPB menyusul OTT KPK. Ia menyampaikan langkah itu diperlukan untuk menutup potensi penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran kebencanaan.

Atalia mengatakan pimpinan BNPB juga perlu memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan kebakaran hutan dan lahan, distribusi logistik, serta pelayanan kesehatan warga di lapangan tetap berjalan optimal. Menurut dia, penanganan bencana tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum yang sedang diproses.

Ia menambahkan Komisi VIII menghormati penuh proses investigasi dan penegakan hukum di KPK, sambil menunggu penjelasan resmi yang lebih rinci mengenai perkara yang terkait BNPB. Jika dugaan korupsi itu terbukti, menurut dia, kasus tersebut mencederai integritas dan profesionalitas lembaga yang mengelola respons kebencanaan nasional.

Dampak bagi pengawasan dana kebencanaan

Atalia menekankan setiap rupiah dalam Dana Siap Pakai diperjuangkan di DPR untuk menyelamatkan nyawa, memenuhi kebutuhan dasar warga, dan mendukung bantuan medis bagi masyarakat terdampak bencana. Karena itu, ia mendorong pengawasan internal dan transparansi dalam penunjukan vendor diperketat agar ruang diskresi pada masa darurat tidak disalahgunakan.

Sebelumnya, KPK menangkap Sekretaris Utama BNPB Rustian dan 13 orang lainnya dalam OTT di wilayah Jabodetabek pada Selasa, 13 Oktober 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk unsur Sekretaris Utama, PPK, dan pihak lain dari kalangan swasta, dengan perkara yang di antaranya terkait penggunaan dana siap pakai untuk kebencanaan.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang OTT KPK di lingkungan BNPB, kami mengulas langkah BNPB menginstruksikan Inspektorat Utama melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kami juga menyoroti bahwa kasus ini menambah tekanan bagi BNPB untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan pengawasan internal agar operasional penanggulangan bencana serta kepercayaan publik tetap terjaga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?