Wantimpres mematangkan pembagian tugas untuk mendukung fungsi nasihat kepada Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden terus menyusun tata kerja baru untuk memperjelas pelaksanaan mandat pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu mencakup pematangan enam bidang kerja serta persiapan infrastruktur pendukung agar tugas lembaga berjalan lebih efektif dan kontributif.
Sorotan
- Ketua Wantimpres Pratikno menegaskan tata kerja lembaga sedang dimatangkan agar sesuai mandat undang-undang memberi nasihat kepada Presiden.
- Wantimpres telah membagi tugas menjadi enam bidang—geopolitik, hukum dan keamanan; ekonomi dan keuangan; pembangunan manusia; pangan; infrastruktur; serta hilirisasi dan transisi energi.
- Sidang pleno kedua dijadwalkan pada Kamis, 15 Oktober 2026 di Jakarta untuk melanjutkan pembahasan intensif infrastruktur pendukung dan agenda internal.
Penataan tata kerja dan agenda pleno
Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan tata kerja lembaga sedang dimatangkan karena undang-undang mewajibkan Wantimpres memberi nasihat dan pertimbangan, menggelar sidang pleno setidaknya sebulan sekali, serta menyiapkan bahan kepada presiden setiap setengah tahun.Ia menyatakan penataan internal itu masih berjalan bersama tim ahli dan sekretariat, termasuk penyusunan berbagai kebutuhan infrastruktur pendukung. Pembahasan dilakukan secara intensif melalui sidang pleno, setelah satu pleno digelar dan pleno kedua dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026 di Jakarta.
Enam bidang kerja dan implikasinya
Untuk menunjang efektivitas kerja, Wantimpres telah membentuk enam bidang yang dimaksudkan memperjelas pembagian tugas anggota dalam menyiapkan saran dan pertimbangan bagi presiden. Enam bidang itu meliputi geopolitik, hukum, pertahanan, dan keamanan; ekonomi dan keuangan; pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat; pangan; infrastruktur; serta hilirisasi dan transisi energi.Pembidangan tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan dalam sidang pleno perdana pada 8 Oktober 2026, sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers Sekretariat Wantimpres RI. Pratikno juga menegaskan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dipandang sebagai amanah untuk menjalankan tugas lembaga sesuai mandat undang-undang.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang strategi penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan publik, kami mengulas paparan pemerintah di forum OECD 2026 di Paris mengenai reformasi tata kelola agar birokrasi lebih sederhana, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Pembahasannya mencakup pengurangan hierarki, peralihan jabatan struktural ke fungsional, serta integrasi data dan sistem—termasuk pengembangan Perlinsos Digital—untuk memperbaiki kualitas layanan dan ketepatan program perlindungan sosial.
Berita Reforms Terbaru
- Forex
- Crypto