PDI-P dorong evaluasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dua tahun

PDI-P dorong evaluasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dua tahun
PDI-P desak evaluasi kabinet

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, PDI-P menilai sejumlah kebijakan utama perlu ditinjau ulang. Sorotan partai itu mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan, tata kelola program Makan Bergizi Gratis, hingga arah program Koperasi Merah Putih.

Sorotan

  • PDI-P mengusulkan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran setelah dua tahun, terutama terkait penanganan kebakaran hutan yang masih lemah.
  • Tata kelola program Makan Bergizi Gratis dinilai kurang berbasis kajian mendalam, sehingga rawan penyimpangan dan perlu perbaikan mekanisme pengawasan.
  • Koperasi Merah Putih dikritik karena belum memiliki konsep dan unit usaha yang jelas, sehingga penggunaan anggaran berisiko tanpa arah usaha yang tegas.

Catatan evaluasi atas program prioritas pemerintah

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua DPP PDI-Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan banyak aspek kebijakan pemerintah yang perlu dievaluasi setelah dua tahun masa kerja Prabowo-Gibran. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 19 Oktober 2026, ia mengatakan evaluasi perlu dilakukan atas berbagai program yang sudah berjalan.

Djarot menempatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu isu mendasar. Menurut dia, pemerintah belum mampu mengantisipasi kebakaran secara memadai meskipun potensi El Nino yang kuat sudah diketahui sebelumnya.

Ia menilai meluasnya kebakaran hutan menimbulkan penderitaan di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Kritik itu menekankan perlunya perbaikan kemampuan antisipasi dan respons atas risiko lingkungan yang berulang.

Dampak bagi tata kelola publik dan iklim kebijakan

Djarot juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia menyatakan tujuan pemenuhan gizi masyarakat sejalan dengan konstitusi, namun tata kelola program tersebut dinilai perlu dievaluasi secara mendasar karena dianggap belum disusun berdasarkan kajian yang cukup mendalam.

Menurut dia, kelemahan tata kelola berpotensi memicu penyimpangan dalam pelaksanaan program. Ia juga menyinggung kasus yang menjerat kepala BPG sebagai bukti bahwa implementasi program masih menghadapi persoalan pengawasan.

Selain itu, ia mengkritik program Koperasi Merah Putih yang disebut belum memiliki konsep dan unit usaha yang jelas meski sudah mulai dijalankan. Djarot mempertanyakan arah pengembangannya, termasuk gagasan menjadikannya toko serba ada, toko kelontong, hingga saluran penyaluran gaji aparatur sipil negara.

Ia menilai ketidakjelasan konsep berisiko mendorong penggunaan anggaran besar tanpa arah usaha yang tegas. Di luar tiga isu tersebut, Djarot juga menyoroti persoalan pengangguran yang menurutnya masih perlu ditangani, serta tindak pidana korupsi yang dinilai masih terjadi di berbagai institusi.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai kebencanaan di BNPB, kami mengulas perkembangan perkara setelah KPK menetapkan lima tersangka serta sikap BNPB yang menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana kasus ini memperbesar tuntutan perbaikan pengawasan internal, tata kelola pengadaan, dan akuntabilitas penyaluran dana darurat agar kepercayaan publik terjaga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.