Dmytro Kharkov

DPR dorong penetapan karhutla sebagai bencana nasional di Indonesia

DPR dorong penetapan karhutla sebagai bencana nasional di Indonesia
Karhutla jadi bencana nasional?

Desakan politik terhadap pemerintah menguat ketika kebakaran hutan dan lahan berlangsung hampir empat bulan dan dampaknya meluas lintas provinsi serta pulau. Tekanan itu muncul di tengah penilaian bahwa korban, kerugian ekonomi, dan cakupan bencana sudah memenuhi syarat penetapan status bencana nasional.

Sorotan

  • Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyatakan indikator menetapkan karhutla sebagai bencana nasional telah terpenuhi dengan kerugian ekonomi diperkirakan ratusan triliun rupiah.
  • Karhutla 2026 berdampak lintas provinsi dan pulau serta dirasakan negara lain, dengan korban terus bertambah dan masyarakat kehilangan harta benda.
  • Elemen masyarakat, petani, dan mahasiswa menggelar aksi di Bundaran HI Jakarta pada 28 Oktober 2026 mendesak pemerintah menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional.

Desakan DPR dan dasar penetapan status

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai indikator untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional sudah terpenuhi. Ia mengatakan status tersebut diperlukan agar penanganan lebih terpusat, terutama untuk melindungi warga terdampak dan mempercepat pemulihan setelah kebakaran.

Daniel menyatakan dampak karhutla tahun ini sudah meluas hingga lintas provinsi dan pulau, bahkan dirasakan negara lain. Menurut dia, korban terus bertambah dan masyarakat mengalami kehilangan harta benda, baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara kerugian ekonomi diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

Politikus PKB itu juga mengatakan keputusan tersebut kini bergantung pada keberanian pemerintah. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak karhutla secara mendalam sebelum mengambil kebijakan mengenai status bencana, agar respons darurat dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal.

Tekanan publik dan implikasi penanganan

Menurut Daniel, masyarakat sudah menghadapi karhutla selama hampir empat bulan dan kondisi itu menimbulkan kelelahan di wilayah terdampak. Ia menilai desakan untuk menetapkan status bencana nasional mencerminkan kebutuhan akan keberpihakan pemerintah kepada warga yang terkena dampak di berbagai daerah, tidak hanya di Kalimantan.

Ia juga menyatakan persyaratan penetapan status bencana nasional telah terpenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan status nasional, penanganan dinilai bisa lebih terkonsentrasi dan koordinasi pemulihan pascakebakaran dapat dipercepat.

Tekanan serupa juga datang dari masyarakat sipil. Sejumlah elemen masyarakat, petani, dan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026, dengan tuntutan agar pemerintah segera menaikkan status karhutla menjadi bencana nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengawasan Ombudsman RI atas penggunaan anggaran penanganan karhutla, kami menyoroti upaya memastikan dana publik benar-benar efektif dan sejalan dengan kesiapan aparat serta pemerintah daerah di lapangan. Ombudsman juga menekankan meluasnya risiko kabut asap—dari kerusakan lingkungan hingga potensi korban jiwa—serta membuka ruang aduan masyarakat untuk menilai efektivitas respons dan koordinasi pusat-daerah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.